JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk Menteri Daya kemudian Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di konferensi di dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang disebutkan mendiskusikan terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Energi serta Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang jualan sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami menghadapi arahan bapak presiden adalah menegaskan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua di area tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang tersebut menjadi permintaan mereka, khususnya menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih banyak tepat sasaran dan juga tidak ada lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang dimaksud main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari peserta ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, teristimewa dikarenakan skema yang digunakan ada ketika ini sudah ada berlangsung selama lebih tinggi dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang digunakan mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan warga yang dimaksud berhak.
“Diharapkan warga mendapatkan biaya dengan yang digunakan semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tempat tingkat sampai tingkat warga itu, dibeli sampai biaya Rp25.000 per tabung. Tidak hanya saja itu, ada juga yang dimaksud mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus dilaksanakan agar bukan terjadi pemborosan anggaran kemudian kebocoran pada tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah lama mengubah sistem distribusi LPG pada tingkat pengecer dengan meninggikan status merekan menjadi sub pangkalan yang digunakan lebih banyak mudah diawasi.
