JAKARTA – Indonesia ketika ini berada di dalam persimpangan jalan penting pada mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 . Pemerintahan baru pada bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, memiliki target ambisius untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia pada 2023 hanya sekali mencapai 5,05%, terpencil dari target tersebut. Ketimpangan perekonomian antar wilayah masih signifikan, khususnya antara Jawa serta luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura lalu Thailand, mencerminkan keinginan mendesak untuk perubahan struktural ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai kesulitan struktural yang menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang dihadapi Indonesia. Sejak 2011, sumbangan sektor manufaktur terhadap Ekonomi Nasional terus menurun, mengurangi kekuatan prospek peningkatan ekonomi.
“Salah satu hal yang digunakan tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, dan juga ini menjadi PR besar. Kenapa ini mampu terjadi adalah unsur baku juga juga competitiveness dari teknologi yang ada. Dan kita di area Universitas memiliki teknologi-teknologi baru, juga juga SDM yang dimaksud unggul, dan juga riset energy nya juga kan ada di tempat universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., pada Alumni Business Diskusi di tempat Jakarta, Hari Jumat (29/11/2024).
Empat provinsi sektor utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya dalam Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang tersebut tinggi, mahalnya material baku, sulitnya akses unsur penolong, serta kebijakan perpajakan yang tersebut kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi kegiatan ekonomi nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga serta penanaman modal juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang dimaksud mengkhawatirkan. Di sisi lain, penanaman modal pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan peningkatan melalui pengeluaran publik, yang dimaksud meningkat sejak 2018, teristimewa di merespons pandemi Virus Corona serta persiapan pemilu. Namun pada 2024 lalu 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang juga stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti perkembangan infrastruktur serta sektor sosial, berpotensi menurun.
Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan bilangan ini akan stagnan hingga 2024.
