JAKARTA – eksekutif terus ditagih insentif mobil hybrid dikarenakan bergabung membantu mengempiskan polusi udara. Kabarnya, hal yang disebutkan sedang pada pembahasan di dalam pemerintahan untuk diwujudkan pada 2025.
Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan harus ada keseriusan dari setiap produsen agar insentif mobil hybrid berlaku. Itu dilaksanakan dengan mulai memproduksinya juga memperbanyak lini modelnya.
“Yang penting bikin dulu, jangan nanya insentif mulu. Negara butuh pendapatan. Nanti kita bahas (insentif untuk tahun depan), kita belum bahas termasuk yang listrik,” kata Airlangga pada waktu berkunjung ke GJAW 2024, di area ICE BSD City, Tangerang, Akhir Pekan (1/12/2024).
Seperti diketahui, pemerintah telah memberikan insentif untuk lapangan usaha otomotif, seperti Pajak Pertambahan Kuantitas Ditanggung eksekutif (PPN DTP) untuk mobil listrik baterai. Bahkan, mobil hybrid juga telah mendapatkan insentif, walaupun angkanya tidak ada terlalu besar.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertambangan Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan insentif, termasuk mobil hybrid. Hal ini untuk mendongkrak jualan mobil dalam Indonesia yang mengalami penurunan besar sepanjang 2024.
“Insentif untuk hybrid juga salah satu yang dimaksud kita telah usulkan kemudian pada waktu dekat akan dibahas, nanti dikoordinasikan Kemenko Ekon (Kementerian Koordinator Sektor Perekonomian). Sudah kami siapkan, bukanlah semata-mata untuk EV (kendaraan listrik) tetapi juga untuk hybrid,” ujar Menperin Agus.
Tapi, Menperin Agus belum bisa saja mengungkapkan secara detail mengenai insentif tersebut. Kendati begitu, ia menyebutkan bahwa insentif mobil hybrid diproyeksikan untuk mulai berlaku pada awal 2025.
“Dalam waktu dekat. Saya dapat katakan lalu yakin pada waktu dekat. Kalau kita telah setuju dengan internal pemerintah, saya kira mampu bergulir secara efektifnya itu awal tahun depan. Kita upayakan bahwa pemerintah konsepnya sudah ada siap tahun ini,”ungkapnya.
