JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik serta Security (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah pada Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi di area sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang disebutkan dapat diterapkan di dalam Indonesia.
Hal yang disebutkan disampaikan BG pada waktu memberikan sambutan di Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 di dalam Gedung Merah Putih KPK, Awal Minggu (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang tersebut sudah terbukti mampu di area di melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh pada Finlandia, menggunakan big data analytics dalam di melakukan deteksi pola korupsi yang mana kerap digunakan, sehingga dapat diadakan policy review untuk menghentikan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat perubahan digital pada reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk menghindari serta memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, juga akuntabilitas pada penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga diadakan di pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan tambahan mudah. “Pengawasan pemakaian anggaran akan tambahan mudah dan juga menurunkan peluang terjadinya manipulasi,” ucapnya.
