Prabowo Sebut pemilihan kepala daerah Mahal, Ketua DPD: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan

JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mana mengungkapkan pemilihan gubernur sangat mahal kemudian kepala area sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Menurut Ketua DPD ke-6 RI itu, pihaknya termasuk yang dimaksud paling intens mengawasi juga mengkaji proses pemilihan gubernur Serentak 2024. DPD beranggapan Pemilihan Kepala Daerah adalah pesta demokrasi publik juga eksistensi otonomi tempat yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala wilayah berkualitas.

“Pernyataan Pak Presiden serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang digunakan mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin bukan efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo pada beberapa pertemuan kami dengan beliau,” ujar Sultan, Hari Jumat (13/12/2024).

Di sisi lain, pemilihan kepala daerah segera juga tidak ada menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang dimaksud kuat di proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi penduduk di pilkada serentak kemarin.

“Tingkat partisipasi penduduk di pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di pemilihan gubernur Ibukota bahkan hanya saja 58 persen lalu masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.

Artinya, diperlukan penyempurnaan pada sistem urusan politik khususnya sistem Pemilihan Umum hingga sistem partai urusan politik ketika ini. Karena itu melalui buku “Green Democracy”, DPD menawarkan beberapa opsi yang tersebut mungkin saja dapat memperbaiki sistem pemilihan umum ketika ini secara bertahap, salah satu opsi yang mana paling tidak mahal lalu efektif adalah melalui DPRD untuk pilkada Gubernur. Sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.

Tujuannya, kata Senator jika Bengkulu itu, agar Gubernur mampu menerjemahkan acara pemerintah secara maksimal juga bisa jadi dievaluasi kapan semata dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu, Gubernur juga bisa saja bekerja tanpa hambatan kebijakan pemerintah juga tekanan penduduk lainnya.

Mantan Gubernur Bengkulu itu menuturkan pihaknya akan mengevaluasi kemudian mengkaji sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi kemudian keinginan masyarakat. Karena pada waktu ini sedang reses, DPD akan mendengarkan masukan warga perihal proses pilkada selama ini.

“Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan juga harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi urusan politik dan juga memberikan pemahaman untuk penduduk di meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” ujar Sultan.

“Intinya, kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan juga memproduksi demokrasi kita makin efisien, makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokrasi makin matang,” tambahnya.