JAKARTA – Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan perpajakan terbaru yang digunakan diberitahukan Presiden Prabowo Subianto, yakni PPN 12%. Kebijakan ini dinilai mencerminkan pendekatan yang mana berkeadilan kemudian berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggarisbawahi bahwa kenaikan 1% tarif Pajak Pertambahan Angka (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 cuma akan diberlakukan untuk barang lalu jasa mewah. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antara Presiden dengan DPR RI.
“Kenaikan PPN sebesar 1 persen hanya saja dikenakan pada barang dan juga jasa mewah yang dimaksud selama ini memang sebenarnya telah lama dikenakan PPN barang mewah sebesar 11%,” ujar AHY pada keterangan persnya pada Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Sementara itu, barang kemudian jasa non-mewah akan tetap memperlihatkan dikenakan PPN 11% atau bukan mengalami kenaikan.
Partai Demokrat menggarisbawahi bahwa kebijakan PPN 0% masih diberlakukan bagi keinginan pokok rakyat seperti komponen sembako, jasa pendidikan, layanan kesehatan, transportasi umum, rumah sederhana, juga air minum. Hal ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap publik umum.
Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelenggaraan acara stimulus ini agar tepat sasaran. Support ini diberikan dengan harapan dapat menjaga kondisi tubuh fiskal juga peningkatan ekonomi, sehingga pemerintah mempunyai ruang tambahan besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan perpajakan ini sendiri merupakan implementasi dari UU No. 7 atahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang mengatur kenaikan PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2022, juga selanjutnya menjadi 12% pada Januari 2025.
Sebagai bagian dari paket kebijakan ini, pemerintah juga akan menyalurkan stimulus senilai Rp38,6 triliun yang dimaksud mencakup beberapa kegiatan seperti:
– Bantuan beras 10 kg per bulan untuk 16 jt penerima
– Diskon 50% untuk pelanggan listrik berdaya maksimal 2.200 volt
– Insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji hingga Rp10 jt per bulan
– Pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset di area bawah Rp500 jt per tahun
– Pendanaan untuk bidang padat karya
