JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyingkap ucapan menanggapi terkait kenaikan usia pensiun pekerja dalam Indonesia yang tersebut terdaftar acara Garansi Pensiun (JP) menjadi 59 tahun.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani menyatakan jikalau implementasi kebijakan kenaikan batas usia pensiun menjadi 59 tahun yang dimaksud tidak merupakan kebijakan baru. Meski demikian, Shinta mengatakan, pada praktiknya pengaturan usia pensiun bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan untuk mengatur batas usia pensiun sesuai Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang dimaksud disepakati secara bersama.
Lebih lanjut, APINDO mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun ini justru ada pada masa tunggu yang mana lebih tinggi lama pada pencairan khasiat jaminan pensiun. Hal ini teristimewa bagi perusahaan yang mana menerapkan usia pensiun di dalam bawah 59 tahun, dimana pekerja perlu mengawaitu pencairan khasiat masa pensiun hingga masuk batas usia pensiun tersebut.
Kalangan pelaku bisnis juga menyoroti pentingnya sosialisasi dari pemerintah untuk warga mengenai pemahaman terkait masa tunggu pencairan jaminan pensiun ini. Pemahaman ini penting agar publik miliki masa persiapan menuju pensiun, khususnya terkait literasi keuangan juga perencanaan masa depan.
“Dengan masa tunggu yang tersebut tambahan panjang untuk pencairan khasiat pensiun, pemerintah bersatu dengan perusahaan kemudian karyawan perlu bekerja mirip untuk meyakinkan pekerja kita memiliki kesiapan finansial yang tersebut memadai,” ujar Shinta pada keterangan resminya.
Kebijakan ini tiada juga merta menghambat perekrutan tenaga kerja baru, tetapi memerlukan penyesuaian yang tersebut cermat berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan kemudian strategi kegiatan bisnis mereka. Korporasi yang sedang melakukan ekspansi usaha tetap memperlihatkan dapat merekrut tenaga kerja baru sesuai dengan keinginan operasional.
“Dengan demikian, dampaknya terhadap perekrutan tenaga kerja baru akan sangat bergantung pada keperluan kemudian strategi masing-masing perusahaan,” pungkas Shinta.
APINDO menilai perlunya menyikapi kebijakan ini secara bijaksana lalu kolaboratif, sehingga dampaknya dapat dioptimalkan untuk kepentingan bersama, baik bagi karyawan, perusahaan, maupun keberlanjutan dunia bidang usaha secara keseluruhan.
