JAKARTA – Uni Eropa (UE) telah lama mengusulkan pelarangan ekspor konsol video game ke Rusia sebagai bagian dari paket sanksi ke-16. Rencana ini diungkapkan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas.
Langkah yang dimaksud diperkirakan akan dimasukkan pada putaran pembatasan yang lebih banyak luas, kemudian akan berlaku pada 22 Februari 2025, mendatang. Perluasan sanksi yang disebutkan akan menandai tahun ketiga sejak eskalasi konflik Rusia-Ukraina pecah pada tahun 2022.
Kallas mengklaim bahwa Rusia menggunakan konsol game seperti Xbox Microsoft juga PlayStation Sony untuk mengontrol drone. “Kami benar-benar meninjau semua hal yang mana dapat membantu Rusia mengobarkan peperangan ini, karenanya kami memasukkan mereka (konsol game) ke pada daftar sanksi,” katanya seperti dikutipkan oleh Financial Times.
Sanksi terbaru yang tersebut diusulkan akan datang memiliki target peniaga di dalam di blok UE yang tersebut terus mengekspor konsol game ke Rusia, termasuk penjual barang bekas. Tiga produsen konsol game terbesar – Sony, Microsoft, serta Nintendo – sudah menangguhkan transaksi jual beli di tempat Rusia menyusul penerapan sanksi Barat pada awal 2022.
Namun pada berada dalam gencarnya sanksi Barat, bagaimanapun item merekan terus memasuki pangsa Rusia melalui impor paralel. Badan intelijen Barat dan juga negara Ukraina sebelumnya mengklaim bahwa Kota Moskow mengadaptasi elektronik sipil untuk tujuan militer akibat pembatasan komponen kelas militer.
Laporan itu mengklaim bahwa semikonduktor dari lemari es kemudian peralatan rumah tangga telah terjadi digunakan di rudal kemudian drone Rusia.
Di sisi lain sektor game merespons proposal yang dimaksud dengan melayangkan kritik keras. pimpinan perusahaan pengimpor Achivka juga kepala Asosiasi Distributor serta Importir Video Game Rusia, Yasha Haddazhi mencatat bahwa tak ada satu pun negara Uni Eropa yang memproduksi konsol game dan juga mempertanyakan efektivitas dari kebijakan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan untuk RBK, Haddazhi mengatakan, impor konsol game Rusia bahkan bukan melintasi Uni Eropa. Ia menambahkan, bahwa proposal Kallas “menunjukkan kurangnya pemahaman tentang bidang video game atau merupakan langkah kosong lainnya.”
Sebagai informasi sanksi Uni Eropa membutuhkan persetujuan bulat dari semua 27 negara anggota. Hongaria sebelumnya mengancam akan memveto sanksi dikarenakan tindakan tanah Ukraina untuk menghentikan transit gas Rusia.
Menurut Politico, Budapest menyetujui perpanjangan pembatasan yang tersebut ada pasca mendapatkan jaminan dari Uni Eropa bahwa kesulitan keamanan energinya akan ditangani.
Paket sanksi terbaru diperkirakan akan diselesaikan di beberapa minggu mendatang mendekati tenggat waktu, 22 Februari. Sedangkan Rusia telah terjadi berulang kali mengecam sanksi Barat, dengan menyebutnya sebagai tindakan ilegal serta bertentangan dengan hukum internasional, kemudian menuntut untuk segera dicabut.
