JAKARTA – Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump telah terjadi mengumumkan bahwa beliau akan segera menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan , usai menuduh pemerintah negara itu “menyita” tanah. Trump menerangkan pada sebuah postingan dalam sistem Truth Social, menuding Pretoria melakukan “pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran.”
“Amerika Serikat bukan akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh melawan situasi ini selesai!” katanya.
Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa melakukan penandatanganan RUU kontroversial yang dimaksud memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi pada kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial pada kepemilikan tanah, hambatan lama pada perekonomian paling maju di dalam Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.
Pemerintah sudah pernah menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani dermis putih -yang sebagian besar masih menguasainya- untuk rekan-rekan epidermis hitam hingga tahun 2030. otoritas Afrika Selatan menyatakan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga lapisan kulit hitam dipindahkan secara paksa dari tanah mereka itu di dalam bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.
Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan bukan mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang dan juga butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus memberi peringatan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang mana mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.
Kelompok oposisi terbesar di dalam Afrika Selatan juga salah satu partai di pemerintahan koalisi Ramaphosa, “sangat menentang” undang-undang baru, hingga mengancam akan segera menempuh jalur hukum.
Pretoria berada di tempat bawah tekanan dari mitra Baratnya, teristimewa AS, di beberapa tahun terakhir, sebagian lantaran hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara mengalami perkembangan yang dimaksud digadang-gadang akan datang menyaingi dominasi AS.
Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 jt bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa menyatakan ia akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah dan juga isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada Amerika Serikat sebagai “mitra urusan politik dan juga perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan.”
“Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang tersebut berakar kuat di supremasi hukum, keadilan juga kesetaraan. otoritas Afrika Selatan belum menyita tanah apapun,” katanya.
