JAKARTA – Efisiensi anggaran yang tersebut sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target peningkatan perekonomian 8%. eksekutif perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja kemudian stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk memperkuat peningkatan sektor ekonomi 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, di acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Kondisi Keuangan 8%: Utopis atau Realistis?”, yang diselenggarakan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, peningkatan ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan ketentuan adanya terobosan serta akselerasi yang dimaksud signifikan. Untuk mencapai bilangan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur kemudian optimlaisasi pengelolaan inisiatif prioritas. Tak hanya sekali itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang dimaksud perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang benar diperlukan untuk meminimalisir peluang mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian pada penerapannya agar tiada menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang dimaksud sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tidaklah ada negara yang digunakan dapat mencapai status negara forward apabila masih terjebak di Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tak menciptakan kerentanan terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi di tempat masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan total kementerian di kabinet tidaklah serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tidaklah lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang dimaksud dijalankan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang digunakan tiada memberikan faedah segera bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali pada realisasi anggaran di area beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang mana dilaksanakan pemerintah ini dapat berdampak pada pelaku bisnis yang selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang tersebut tidaklah berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran serta strategi pertumbuhan dunia usaha ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus dilaksanakan dengan keseimbangan yang tersebut tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, di area sisi lain, pemerintah juga harus memverifikasi bahwa pemangkasan anggaran tidak ada menghambat acara strategis yang mana dapat menyokong perkembangan kegiatan ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.
