JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan juga Teknologi (Mendikti Saintek) menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro pada Rabu (19/2/2025). Pelantikan ini merupakan langkah pertama di pembaruan kabinet di tempat awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Reshuffle kabinet perdana ini menjadi jawaban melawan kritik rakyat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski sejumlah pencapaian positif, tapi selama masa itu terdapat banyak menteri yang digunakan dianggap berkinerja buruk berdasarkan survei beberapa lembaga, sehingga muncul pertanyaan umum apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak.
Dalam artikel ini, dibahas tambahan lanjut mengenai menteri-menteri yang kinerjanya dinilai kurang memuaskan juga kemungkinan besar berisiko digeser.
3 Menteri Prabowo yang mana Dinilai Banyak Pihak Layak Di-reshuffle
1. Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Natalius Pigai adalah Menteri Hak Asasi Orang yang dimaksud mendapat sorotan tajam lantaran dinilai tiada maksimal di menjalankan tugasnya. Berdasarkan survei yang tersebut dirilis oleh Celios pada 21 Januari 2025, Pigai memperoleh nilai -113 poin, bilangan bulat yang mencerminkan ketidakpuasan rakyat terhadap kinerjanya. Salah satu alasan utama mengapa Pigai mendapat penilaian negatif adalah ketidakhadirannya di mengatasi pelanggaran HAM yang dimaksud terjadi di dalam beberapa daerah, seperti dugaan pelanggaran HAM di proyek strategis nasional dalam Pulau Rempang, Batam, dan juga perkara pagar laut di area Tangerang, Banten.
Kritik terhadap Natalius Pigai:
1. Pigai dianggap tidaklah menunjukkan kinerja nyata pada 100 hari pertama pemerintahannya.
2. Sejumlah anggota DPR, termasuk Fraksi PDIP, menyoroti ketidakaktifan Pigai pada menyelesaikan permasalahan HAM.
3. Selama menjabat, Pigai bukan terlihat turun secara langsung ke lapangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang dimaksud diharapkan banyak pihak, berdasarkan pengalamannya pada Komnas HAM sebelumnya.
Jika kinerjanya terus merosot, bukan menghentikan kemungkinan Presiden Prabowo akan mempertimbangkan reshuffle untuk menggantinya dengan sosok yang digunakan lebih banyak bergerak dan juga berjanji terhadap proteksi hak asasi manusia.
2. Menteri Koperasi juga UKM: Budi Arie Setiadi
Budi Arie Setiadi, yang tersebut menjabat sebagai Menteri Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah (UKM), juga masuk di daftar menteri dengan kinerja buruk. Berdasarkan survei Celios, Budi Arie memperoleh nilai -61 poin. Meskipun mempunyai latar belakang yang digunakan cukup baik, ia dinilai kurang mampu menciptakan terobosan baru di mengurus koperasi serta memperbaiki perekonomian perniagaan kecil. Bahkan, beberapa pihak menilai Budi Arie tidaklah memberikan perubahan yang dimaksud berarti untuk sektor UKM yang mana sangat penting bagi perekonomian Indonesia.
Kritik terhadap Budi Arie Setiadi:
1. Minimnya kebijakan atau kegiatan yang mana terukur untuk meningkatkan kinerja koperasi kemudian UMKM.
2. Kasus pencurian data yang mana melibatkan staf Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo), yang sebelumnya berada pada bawah pengawasannya, memperburuk citra Budi Arie.
3. Kasus kerja sebanding dengan pengelola judi online yang mana melibatkan anak buahnya semakin menambah kontroversi mengenai kredibilitas Budi Arie pada mengawasi kementerian.
Sektor UKM lalu koperasi memerlukan pemimpin yang dimaksud mampu berinovasi serta menghadirkan solusi konkret untuk membantu dunia usaha rakyat. Bila Budi Arie tidaklah dapat memperbaiki kinerjanya, reshuffle kabinet bisa jadi menjadi langkah yang tepat untuk menggantikannya.
3. Menteri Tenaga dan juga Informan Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
Bahlil Lahadalia, yang tersebut juga menjabat sebagai Menteri Tenaga kemudian Narasumber Daya Mineral (ESDM), mendapat penilaian yang digunakan kurang baik di survei Celios. Bahlil, yang dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar, memperoleh nilai -41 poin, menjadikannya salah satu menteri dengan kinerja terburuk. Salah satu kebijakan yang dimaksud mendapat kritik keras adalah rencana penghapusan pengecer LPG 3 kg. Kebijakan ini ditujukan untuk menyederhanakan distribusi subsidi, namun justru mengakibatkan polemik besar pada masyarakat.
Kritik terhadap Bahlil Lahadalia:
1. Kebijakan penghapusan pengecer LPG 3 kg yang menyebabkan antrean panjang lalu kesulitan bagi warga kecil untuk mendapatkan gas subsidi.
2. Pengaruh sosial dari kebijakan ini sangat besar, akibat banyak tukang jualan kecil yang mana kehilangan sumber penghasilan merek akibat kebijakan tersebut.
3. Meskipun tujuannya baik, kurangnya sosialisasi juga perencanaan yang dimaksud matang menyebabkan kebijakan ini menjadi hambatan bagi rakyat.
Mengingat kontroversi ini juga kemungkinan gangguan sosial yang dimaksud ditimbulkan, reshuffle kabinet dapat menjadi langkah yang mana diperlukan untuk mengganti Bahlil dengan sosok yang lebih banyak mampu merancang kebijakan yang digunakan lebih besar bijaksana serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Mengapa Reshuffle Kabinet Prabowo Diperlukan?
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet bukanlah hal yang mana mudah. Namun, berdasarkan hasil survei lalu analisis kinerja menteri, ada beberapa alasan kuat mengapa reshuffle kabinet sangat diperlukan:
1. Menguatkan Performa Pemerintah: Performa beberapa menteri yang digunakan dinilai buruk dapat merugikan citra pemerintahan. Jika mereka itu tidaklah dapat menunjukkan hasil yang tersebut positif, pemerintah mungkin saja akan kehilangan dukungan dari masyarakat, teristimewa apabila hambatan yang dimaksud berlarut-larut tanpa ada perbaikan.
