Jakarta – Lembaga riset Bright Institute merilis hasil studi yang digunakan mengungkap Nusantara memiliki peluang mengalami krisis pangan. Ekonom senior Bright Institute, Awalil Rizky, menyatakan permintaan beras yang digunakan membesar tak dibarengi dengan suplai yang tersebut memadai memproduksi nilai tukar beras melambung.
“Saat ini, banyak negara yang digunakan mengamankan persediaan komponen pangan sebagai langkah preventif mengelakkan krisis pangan. Mereka juga membatasi ekspor,” kata beliau di webinar bertajuk “Rawan Pangan Mengancam” pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Awalil menjelaskan, tren protektionisme ini sudah pernah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Ia menyebut, negara yang tersebut menyadari ketidakpastian kondisi pangan cenderung mengubah orientasinya ke ketahanan pada negeri.
Adapun keadaan ini akan berdampak pada Tanah Air yang tersebut jumlah agregat penduduknya mencapai 285 jt jiwa serta mungkin makin bertambah. “Maka kerawanan pangan akan berubah jadi persoalan yang mana terpencil lebih besar serius,” kata Awalil.
Awalil juga menyorot tidak ada maksimalnya realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 kemudian 2020-2024 yang dimaksud telah lama dibuat oleh pemerintah. Ia menilai, RPJMN ini sebenarnya telah lama menaruh perhatian pada persoalan krisis pangan ini. “Namun, realisasinya sangat sangat dari yang tersebut diharapkan,” ungkap Awalil.
Ia menunjukkan anjloknya skor Global Food Security Index (GFSI) atau Angka Ketahanan Pangan Global yang digunakan bermetamorfosis menjadi indikator keberhasilan RPJMN. Pada era Presiden Jokowi periode pertama, nilainya sempat meningkat menyentuh bilangan 63,60 pada tahun 2018. Sehingga, RPJMN 2020-2024 memiliki target skor 95,20 pada tahun 2024.
Namun, skor GFSI cenderung berbalik arah sejak tahun 2019. Alih-alih mendekati 95,20, nilainya terakhir dalam 2022 lebih tinggi rendah dengan skor 60,2. “Target RPJMN 2024 telah tak kemungkinan besar bisa saja tercapai,” ujarnya.
Keadaan ini diperparah dengan porsi vegetasi pangan pada sektor pertanian cenderung semakin mengecil selama era Presiden Jokowi. Di tahun 2014, porsi tumbuhan pangan yang tersebut terdiri dari antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kemudian kacang hijau mencapai 24,35 persen dari seluruh sektor pertanian. Namun, pada 2023 porsinya jatuh ke 18,02 persen.
Direktur Penelitian Bright Institute Muhammad Andri Pradana mengatakan, turunnya porsi tumbuhan pangan pada sektor pertanian ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah. Di era Jokowi, pemerintah meletakkan sejumlah perhatian pada perkebunan yang digunakan orientasinya ekspor. “Terutama kelapa sawit,” ujar Awalil.
Artikel ini disadur dari Bright Institute: Ada Gejala Indonesia Terancam Krisis Pangan di Masa Depan
