JAKARTA – Indonesia sudah pernah resmi bergabung dengan kelompok negara-negara tumbuh BRICS , sebuah langkah yang mana dilihat sebagai strategi tambahan luas untuk meningkatkan kolaborasi dalam antara negara-negara tumbuh serta mengimbangi dominasi Barat.
Pengumuman ini disampaikan oleh Brasil sebagai ketua BRICS ketika ini, pada Awal Minggu (6/1), lalu Ibukota Indonesia mengukuhkan keanggotaannya pada Selasa (7/1). Negara-negara pendiri BRICS, yang tersebut terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, kemudian Afrika Selatan terus memperluas pengaruhnya pada kancah global.
Kementerian Luar Negeri Indonesia memuji keanggotaan ini sebagai sebuah langkah strategis untuk membina kerja sebanding dengan negara-negara mengalami perkembangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati dan juga pengerjaan berkelanjutan. Kemenlu RI juga menyampaikan rasa terima kasih terhadap Rusia sebagai ketua BRICS tahun lalu, melawan dukungannya pada memfasilitasi keanggotaan Indonesia.
Komitmen terhadap Reformasi Global
Kementerian Luar Negeri Brasil menegaskan bahwa Indonesia mempunyai visi yang tersebut sejenis dengan blok yang dimaksud di mereformasi institusi pemerintahan global kemudian memajukan kerja sebanding pada negara-negara belahan selatan. Permohonan keanggotaan Indonesia sudah pernah disetujui pada KTT Johannesburg 2023.
Kelompok ini, yang awalnya dinamai “BRIC” oleh pribadi ekonom Goldman Sachs pada tahun 2001, secara resmi terbentuk pada 2009, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun berikutnya. Ekspansi baru-baru ini telah lama mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, kemudian UEA, yang mana menyoroti daya tarik blok ini yang digunakan semakin meningkat di tempat antara negara-negara berkembang.
Mendorong Dedolarisasi
BRICS semakin memposisikan dirinya sebagai alternatif dari kerangka kerja perekonomian Barat, dengan fokus untuk menghurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat di perdagangan internasional.
Proposal untuk mata uang dengan telah terjadi mendapatkan daya tarik di dalam antara para anggota, dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva berikrar untuk memajukan mekanisme pembayaran, yang mana memfasilitasi perdagangan intra-BRICS selama masa kepresidenannya.
Langkah ini sudah pernah menuai kritik tajam dari negara-negara Barat, dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif yang digunakan tinggi terhadap negara-negara BRICS apabila mereka itu meninggalkan dolar pada kegiatan perdagangan.
Dalam Forum Level Tinggi (KTT) BRICS 2024 di area Rusia semakin menunjukkan ambisi aliansi ini meninggalkan dolar AS. Kehadiran Menteri Luar Negeri RI Sugiono di dalam KTT yang dimaksud menandakan kehendak Indonesia pada upaya itu.
KTT dalam Kazan pada 22-24 Oktober 2024 itu menyepakati Deklarasi Kazan. “Kami menugasi para Menteri Keuangan serta Gubernur Bank Sentral untuk terus memmpertimbangkan penerbitan mata uang lokal, perangkat pembayaran serta pembayaran,” demikian tercantum pada pemberitahuan itu.
