JAKARTA – eksekutif Amerika Serikat mendesak Google untuk memasarkan Chrome untuk menghidari tuduhan melakukan monopoli bisnis.
Dalam eskalasi tindakan keras antimonopoli besar-besaran terhadap raksasa internet tersebut, sebuah dokumen pengadilan yang dimaksud diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendesak dilakukannya perombakan Google.
Proposal yang dimaksud dilaporkan mencakup pelarangan kesepakatan Google untuk menjadi mesin pencari default pada telepon pintar serta kemungkinan mengharuskan Google untuk memasarkan Android.
Pejabat antimonopoli menyatakan bahwa raksasa teknologi itu harus dipaksa mengirimkan Android apabila upaya hukum yang diusulkan tidaklah mencegahnya mengeksploitasi kendalinya menghadapi sistem operasi seluler Android.
Ia mengusulkan solusi untuk menghilangkan apa yang digunakan dianggapnya sebagai cengkeraman monopoli Google dalam internet.
– Mengakhiri kesepakatan pencarian default: Google tak akan lagi diizinkan membayar perusahaan seperti Apple untuk menjadikan mesin pencarinya sebagai default pada perangkat.
Rekomendasi DOJ ini muncul pasca putusan pada bulan Agustus oleh Hakim Amit Mehta yang dimaksud memutuskan bahwa Google dengan mempertahankan monopoli pada lingkungan ekonomi mesin pencari, sudah pernah melanggar hukum.
Mengecam usulan pemerintah AS, presiden urusan global Google Kent Walker mengungkapkan pejabat Departemen Kehakiman “memilih untuk menggerakkan jadwal intervensionis radikal”.
Walker mengungkapkan solusi ini “akan merusak beberapa jumlah komoditas Google” lalu merusak penanaman modal perusahaan di teknologi seperti kecerdasan buatan.
“Pendekatan DOJ akan mengakibatkan tindakan pemerintah yang digunakan melampaui batas yang mana belum pernah terjadi sebelumnya yang dimaksud akan merugikan konsumen, pengembang, lalu usaha kecil Amerika — serta membahayakan kepemimpinan perekonomian lalu teknologi global Amerika,” tambahnya.
Sementara itu, Adam Kovacevich, kepala kelompok bidang Chamber of Progress, menolak tuntutan pemerintah sebagai “fantastis” juga bertentangan dengan standar hukum.
Bahkan apabila Hakim memerintahkan pembubaran Google, jalan ke depannya masih panjang. Google diperkirakan akan mengajukan banding, yang mana berpotensi menyeret perkara yang dimaksud ke Mahkamah Agung AS.
