Antisipasi Lonjakan Transaksi Nontunai Nataru 2024/2025, Jaringan Pembayaran Nasional Buka Posko 24 jam
JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025 , lapangan usaha keuangan bersiap menghadapi lonjakan operasi keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan permintaan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang tersebut identik tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh lebih tinggi dari 110 jt orang yang dimaksud akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.
Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku bidang pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk memverifikasi kelancaran transaksi. Jalin, dengan anggota lapangan usaha perbankan lalu fintech, mendirikan posko operasional terlibat mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan kegiatan digital lalu ATM di area seluruh Indonesia.
“Kami telah lama menyiagakan personel 24/7 untuk melakukan konfirmasi kelancaran operasional, khususnya pada tanggal-tanggal dengan peluang proses tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan lebih besar dari 80 institusi keuangan yang mana tergabung pada jaringan pembayaran nasional.
Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis pada menyokong kelancaran operasi selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang tersebut dikelola perusahaan telah terjadi terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, kemudian Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi serta kesiapan infrastruktur, bidang pembayaran dapat memenuhi keinginan penduduk sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.
Lonjakan kegiatan ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi serta keamanan. Ketua Tim Keselamatan Teknologi Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya proses mencurigakan selama peak season. “Kami mencatat lebih besar dari 121 ribu laporan operasi mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih tinggi dari 21% terkait persoalan hukum penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat lalu penerapan teknologi deteksi dini untuk menurunkan risiko,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi publik tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menggalakkan edukasi penduduk untuk melindungi data pribadi serta menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan biosfer pembayaran yang tersebut aman kemudian inklusif, khususnya ketika lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI
