Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto telah terjadi mengantongi nama menteri yang dimaksud akan mengatur Badan Penerimaan Negara. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Namun, tugas dan juga fungsi dari badan yang dimaksud belum cukup jelas.
“Badan Penerimaan Negara nanti akan jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya telah ada,” ujar Hashim pada acara Diskusi Kondisi Keuangan bersatu Pengusaha Internasional Senior ke Menara Kamar Dagang dan juga Industri (Kadin), Ibukota Indonesia Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.
Pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan bagian dari rencana Prabowo kemudian perwakilan terpilihnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk memecah Kementerian Keuangan. Direktorat yang menangani urusan pajak, penerimaan negara bukanlah pajak, juga bea lalu cukai akan segera dilebur menjadi badan baru setingkat kementerian.
Rencana Prabowo membentuk kementerian yang disebutkan (mulanya Badan Otorita Penerimaan Negara) sudah tercantum di Rancangan Awal Rencana Kerja eksekutif (RKP) 2025. Berdasarkan rancangan itu, badan yang nanti akan disebut Kementerian Penerimaan Negara itu akan bertugas meningkatkan rasio pajak supaya Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) dapat menyediakan ruang belanja yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan.
Adapun, pemerintah berusaha mencapai rasio pajak untuk tahun depan sebesar 10 hingga 12 persen dari komoditas domestik bruto. Selain itu, Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak untuk 2025 ditargetkan sebesar Rp2.189,3 triliun, atau bertambah 13,9 persen dari outlook 2024.
Menurut Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Muchamad Arifin, peningkatan pajak pada 2025 akan ditopang oleh pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas, juga pajak pertambahan nilai (PPN) & pajak pelanggan berhadapan dengan barang mewah (PPnBM).
Pemerintahan baru sekarang tampak masih merumuskan tugas Kementerian Penerimaan Negara, di antaranya mendefinisikan ulang peran Kementerian Keuangan. Hingga pada waktu ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran belum membeberkan apa hanya fungsi badan tersebut.
Ekonom sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo mengemukakan Badan Penerimaan Negara dapat berperan menyediakan ruang fiskal untuk mencapai peningkatan dunia usaha hingga 8 persen. Belanja yang mana dialokasikan senilai Rp3.621,3 triliun pada APBN 2025 dinilai kurang untuk hal itu.
Menurut hitungannya, sebanyak Rp1.353 triliun atau sekitar 45 persen dari pendapatan negara akan habis untuk membayar utang, baik yang jatuh tempo maupun bunga utang. Total pendapatan negara ia perkirakan berada di dalam bilangan bulat Rp3.003 triliun tahun depan.
“Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang benar kita melalui BPN,” kata Dradjad pada acara Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue ke Le Meridien, Ibukota yang mana ditayangkan ke kanal YouTube Katadata Nusantara pada Rabu, 9 September 2024.
Ia mengungkapkan BPN belum sejumlah didiskusikan, tetapi badan itu harus mengandung tiga unsur transformasi. Ketiga unsur yang dimaksud dimaksud adalah perubahan fundamental kelembagaan, perubahan teknologi, lalu perubahan kultur.
Oyuk Ivani Siagian lalu Vindry Florentin berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Direktur Net TV Tegaskan Tidak Ada PHK Karyawan setelahnya Jajaran Direksi Mengundurkan Diri
Artikel ini disadur dari Prabowo akan Bentuk Badan Penerimaan Negara, Bagaimana Cara Kerjanya?
