JAKARTA – Mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan dituduh suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya Effendi turut prihatin usai Hasto ditetapkan terdakwa oleh KPK.
Hasto dijerat sebagai terdakwa perkara dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang digunakan pada waktu ini masih buron yakni Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Effendi menyoroti telah seharusnya dijalankan evaluasi di tempat tubuh PDIP, termasuk kemungkinan agar Ketum PDIP diperbarui.
“Ya harus ditingkatkan semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya harus diperbaharui. Bukan hanya saja level Sekjen ya. Sudah waktunya lah, telah waktunya ada pembaharuan total,” kata beliau usai mengunjungi acara pada Kementerian Infrastruktur lalu Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Dia menilai perkara yang menjerat Hasto sudah ada fatal. Apalagi parpol bukanlah milik perseorangan lantaran diatur pada UU sehingga pertanggung jawaban parpol adalah untuk publik.
“Karena ini kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu tidak milik perorangan, partai itu diatur undang-undang parpol. Jadi, harus mempertanggungjawabkan untuk publiknya juga harus tinggi,” ungkapnya.
Menurut Effendi, pergantian Ketum PDIP tidak sekadar regenerasi namun sebab harus mempertanggungjawabkan permasalahan ini. “Bukan tentang regenerasi, harus ada pertanggung jawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ucapnya.
Dia kembali menegaskan bahwa Ketum PDIP seharusnya mengundurkan diri sebagai pertanggung jawaban permasalahan hukum yang mana menjerat kadernya. “Ya harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban, ini kan permasalahan serius, kesulitan hukum. Bukan permasalahan sebatas etika yang digunakan digembar-gemborkan, ini hukum,” ujarnya.
