JAKARTA – eksekutif Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan pada acara Apresiasi Kemampuan pemerintahan Daerah 2024 untuk kategori pelayanan masyarakat dengan fiskal tinggi. Penghargaan yang disebutkan diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di acara Apresiasi Prestasi pemerintahan Daerah tahun 2024 dalam Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024).
Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini melalui berbagai tahapan panjang. Sebelum acara penghargaan diberikan, pelaksana melakukan penilaian lalu penjurian terhadap kinerja pemerintah daerah. Penjurian itu diadakan pasca melintasi berbagai tahap penyeleksian dari data-data Kemendagri lalu Bappenas, juga survei kepuasan warga ke beberapa daerah.
“Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dengan Fiskal Tinggi,” kata Nana usai acara.
Penghargaan yang disebutkan diberikan dikarenakan Provinsi Jawa Tengah mempunyai kemandirian fiskal tinggi pada 2024, sehingga mampu membiayai berbagi kebutuhan, termasuk keperluan pelayanan publik. Sebab, di postur Anggaran Pendapatan lalu Belanja Daerah (APBD), persentase pendapatan asli daerahnya lebih lanjut tinggi dibandingkan dana pemindahan yang digunakan bersumber dari APBN.
“Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya pada rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dengan pelayanan baik, kesejahteraan publik diharapkan akan mampu lebih besar baik,” ujar Nana.
Terkait pelayanan publik, Provinsi Jawa Tengah telah miliki 879 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sebanyak 97 persen dari jumlah total itu atau 854 UPP sudah ada menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Sementara Mall Pelayanan Punlik telah mencapai 35 unit yang mana tersebar di dalam 35 kabupaten/kota.
(Foto: istimewa)
Komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang digunakan dinamis juga terus dilakukan. Pengembangan pelayanan rakyat juga didukung dengan digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Sehingga pelayanan terhadap publik semakin baik, efektif, lalu efisien. Juga memudahkan warga di mengakses pelayanan juga mudah dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penilaian pada penghargaan ini menggunakan metodologi kuantitatif serta kualitatif, juga berdasarkan data sekunder juga survei lapangan.
