JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani menyampaikan rincian fokus Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara atau APBN tahun 2025 . Adapun, postur APBN 2025 yakni target pendapatan negara sebesar Rp3.005,12 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak Rp2.189 triliun, penerimaan kepabeanan juga cukai Rp301,60 triliun, penerimaan negara tidak pajak (PNBP) Rp513,63 triliun, serta penerimaan hibah Rp0,6 triliun.
Kemudian, alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,31 triliun, di dalam mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun kemudian transaksi ke wilayah sebesar Rp919,9 triliun.“ Defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari GDP,” kata Sri Mulyani di dalam Istana Merdeka Ibukota Indonesia pada Selasa (10/12).
Sri Mulyani membeberkan, belanja pemerintah pusat akan menyokong prioritas penyelenggaraan sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan acara makan siang gratis, lembaga pendidikan dan juga kesehatan, dan juga pelaksanaan proteksi sosial yang digunakan makin tepat sasaran.
“Untuk itu, dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja institusi belajar mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah adalah belanja tertinggi fungsi institusi belajar di dalam APBN kita,” ujar Sri Mulyani.
Sementara untuk kesehatan, negara menganggarkan sebesar Rp218,5 triliun, pengamanan sosial mencapai Rp503,2 triliun serta untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.
Sri Mulyani melanjutkan, kegiatan makan bergizi yang mana dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian pada tempat lalu khususnya di area desa-desa, pada rangka untuk mensuplai keinginan acara makan siang bergizi. Dengan demikian, acara makanan bergizi disertai dengan dana desa yang digunakan sebesar Rp70 triliun akan bisa jadi menggerakkan desa dengan besar aktivitas dan juga juga besar uang yang meningkat.
Selain itu, Sri Mulyani menyebut, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kemampuan fisik gratis yang mana dialokasikan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, dan juga terbentuknya Lumbung Pangan Nasional Daerah juga Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.
“Ini tetap memperlihatkan diarahkan agar terjadi sinkronisasi juga sinergi antara belanja pusat lalu area sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, lalu pelayanan publik,” tutur Sri Mulyani.
