JAKARTA – Sebuah video menghebohkan beredar luas pada media sosial. Video berisikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tersebut diadakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).
Dalam video itu, Hasto menjelaskan, cerita ini diawali pada 7 Mei 2024 ketika hadir di pidato Pemilihan Umum dan juga Jalan Kebudayaan yang dimaksud disampaikan oleh Prof Sri Sulistyowati di area Universitas Indonesia (UI). Di acara itu, Hasto mengaku bertemu dengan Novel Baswedan, Rocky Gerung, juga tokoh-tokoh civil society lainnya.
“Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya, ‘saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang digunakan memelopori pembaharuan Undang-Undang KPK yang tersebut mengkerdilkan KPK di tempat di upaya pemberantasan korupsi?” kata Hasto menceritakan percakapannya dengan Novel pada sebuah video yang beredar, Hari Sabtu (22/2/2025).
Hasto mengaku memberikan jawab tegas untuk Novel ketika itu. Hasto mengatakan, jikalau ada hal-hal yang digunakan buruk oleh Presiden Jokowi, setiap saat dilimpahkan untuk PDIP dan juga Megawati Soekarnoputri. Namun, ketika ada hal-hal yang positif terus-menerus diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan.
“Sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, saya komunikasikan terhadap Mas Novel Baswedan bahwa saya adalah sekjen yang digunakan sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah, tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan, itu sangat salah,” ujarnya.
Dalam video itu, Hasto menyinggung ketika pertemuannya dengan Presiden Jokowi dalam Istana Merdeka mendekati Gibran Rakabuming dan juga Bobby Nasution ingin mencalonkan sebagai Wali Pusat Kota Solo kemudian Wali Pusat Kota Medan. Saat itu, beliau menyatakan terhadap Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusannya pada di mencalonkan anak lalu menantunya.
“Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran lalu Mas Bobby sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran lalu Mas Bobby sebagai wali kota, maka otomatis ia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap juga berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung pada waktu itu,” tuturnya.
Dari situlah, Hasto mengaku merasakan bahwa pertanyaannya sangat mengusik perhatian dari Jokowi. Sebab, beliau menegaskan kembali untuk Jokowi bahwa ketika Gibran lalu Bobby menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK juga juga aparat penegak hukum yang lain.
