Impor Bibit juga Benih untuk Industri Pertanian, Peternakan, kemudian Perikanan Bebas Bea Masuk
JAKARTA – Pemanfaatan prasarana pembebasan bea masuk menghadapi impor bibit serta benih pada beberapa tahun terakhir dinilai sangat minim. Bahkan tercatat nilai devisa impor berhadapan dengan importasi bibit dan juga benih sepanjang tahun 2020-2022 semata-mata sekitar Rp270 miliar lalu bea masuk kurang lebih lanjut sebesar Rp13 miliar.
Hal yang dimaksud mendasari pemerintah untuk menyokong pengembangan lapangan usaha pertanian , perikanan, kemudian peternakan pada Indonesia melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit dan juga Benih untuk Pembangunan juga Pembangunan Industri Pertanian, Peternakan atau Perikanan, yang tersebut telah dilakukan berlaku sejak 3 Agustus 2024.
Kepala Subdirektorat Humas kemudian Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengungkapkan, bahwa prasarana pembebasan bea masuk yang dimaksud telah dilakukan diatur pada PMK Nomor 105/PMK.04/2007. Namun, prasarana yang dimaksud belum dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan yang mana melakukan importasi komoditas bibit kemudian benih.
“Pokok pengaturan di PMK terbaru ini, antara lain subjek penerima, penyederhanaan prosedur permohonan serta kantor pemohonnya, juga efisiensi prosedur melalui otomasi permohonan serta janji layanan,” ujar Budi.
Terkait subjek penerima, pembebasan ini dapat diberikan terhadap impor oleh pelaku usaha untuk lapangan usaha pertanian, peternakan, atau perikanan termasuk dalam bidang perkebunan lalu kehutanan. Permohonannya dapat diajukan untuk Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Bea Cukai setempat dengan memaksimalkan Portal Direktorat Jenderal Bea kemudian Cukai melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
Permohonan minimal memuat informasi mengenai nama kemudian alamat pelaku usaha; nomor pokok wajib pajak (NPWP); rincian jumlah, jenis, lalu perkiraan harga; pelabuhan pemasukan bibit kemudian benih; juga nomor serta tanggal invoice atau dokumen yang dimaksud dipersamakan.
“Kemudian jikalau penelitian terhadap permohonan dinyatakan lengkap, maka tindakan pembebasan bea masuk akan diterbitkan paling lama 5 jam kerja di hal permohonan diajukan secara elektronik atau 1 hari kerja apabila permohonan diajukan secara manual,” ujar Budi.
Lebih lanjut Budi mengatakan, bahwa langkah yang dimaksud cuma dapat digunakan untuk satu kali proses impor dengan jangka waktu impor atau pengeluaran bibit dan juga benih paling lama satu tahun sejak tanggal keputusan.
Ia juga mengundang para pelaku usaha untuk meningkatkan pemanfaatan sarana pembebasan bea masuk berhadapan dengan impor bibit kemudian benih, sehingga dapat memacu penyelenggaraan serta pengembangan bidang pertanian, peternakan, atau perikanan di area Indonesia.
“Penerapan aturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mengupayakan pengembangan sektor pertanian, peternakan, lalu perikanan, sekaligus meningkatkan pengawasan juga pelayanan pemberian pembebasan bea masuk yang mengedepankan penyederhanaan lalu efisiensi prosedur,” pungkas Budi.
