JAKARTA – Indonesia memiliki kapasitas kemudian kemampuan besar pada mengurus emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan besar unit karbon yang diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi pandangan kemampuan negara pada menjalankan emisi karbon. otoritas juga sudah pernah mengeluarkan beberapa orang regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 kemudian Peraturan OJK no 14/2023 yang mengatur perdagangan karbon melalui pangsa karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, di acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, Hari Jumat (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional serta 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan prospek besar yang tersebut dimiliki, Indonesia bisa jadi menjadi pemain kunci di area pangsa karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai operasi offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan dapat membantu seluruh pengambil langkah di menjalankan perdagangan karbon pada Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 kontestan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC bisa jadi memberikan solusi yang tambahan konkret terkait perdagangan karbon lalu juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali lebih lanjut di mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Dunia Maya of Things (IoT), kemudian pangsa karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran merek di memverifikasi integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.
Indonesia mempunyai kemungkinan besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem dan juga bursa kredit karbon adalah solusi alternatif bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, di area mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu teristimewa dikarenakan adopsi teknologi yang umumnya membutuhkan waktu lebih lanjut panjang juga nilai penanaman modal yang cukup besar. Pengenalan bursa karbon Indonesia dan juga meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC serta carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner juga Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, lingkungan ekonomi karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal kemungkinan besar oleh Indonesia. “Apabila tidak ada dimaksimalkan maka orang lain yang akan memanfaatkan keuntungan yang dimaksud bisa jadi didapat dari lingkungan ekonomi karbon,” kata dia.
