JAKARTA – Kementerian Industri (Kemenperin) menyampaikan usulan tambahan insentif untuk mengupayakan keberlanjutan sektor otomotif pada sedang tantangan berat yang diprediksi terus berlanjut pada 2025. Langkah ini diambil untuk mengatasi dampak kebijakan pajak yang meningkatkan nilai tukar kendaraan bermotor dan juga melemahnya daya beli masyarakat.
Tantangan Utama Industri Otomotif
Industri otomotif mengalami kontraksi signifikan pada 2024, dengan penurunan pangsa sebesar 13,9%, menyisakan total perdagangan sebanyak 865.723 unit.
Angka ini lebih besar rendah dibandingkan tren bursa yang mana selama satu dekade terakhir stagnan di tempat kisaran 1 jt unit per tahun. Faktor utama penurunan ini mencakup kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), lalu bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang dimaksud meningkatkan nilai tukar kendaraan.
Selain itu, jumlah agregat kelas menengah yang digunakan menjadi kelompok konsumen utama kendaraan bermotor juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, jumlah agregat kelas menengah di dalam Indonesia tercatat sebanyak 57 juta, namun hitungan ini merosot menjadi hanya sekali 47,85 jt pada 2024. Penurunan ini turut melemah daya beli masyarakat, yang mana berdampak dengan segera pada transaksi jual beli kendaraan bermotor.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, lalu Elektronika Kemenperin, Setia Darta, menyatakan bahwa kontraksi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor. “Pada 2024, sektor otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan kenaikan PPN, opsen PKB, kemudian BBNKB yang dimaksud menyebabkan biaya kendaraan semakin mahal di dalam lingkungan ekonomi domestik,” jelas Setia Darta pada keterangannya di area Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Strategi Kemenperin untuk Mendampingi Industri Otomotif
Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan pasar, Kemenperin telah lama mengajukan beberapa usulan insentif, di dalam antaranya:
– PPnBM Ditanggung pemerintahan (DTP) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid, termasuk plug-in hybrid (PHEV), full hybrid, dan juga mild hybrid.
– PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik (EV) guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
– Relaksasi opsen PKB dan juga BBNKB berbentuk penundaan atau keringanan, yang tersebut diharapkan dapat menekan kenaikan nilai kendaraan dalam pasar.
Saat ini, sebanyak 25 provinsi telah terjadi menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB lalu BBNKB untuk menyokong bidang otomotif. “Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan bidang otomotif nasional lalu menjaga daya saingnya di area lingkungan ekonomi domestik maupun global,” tambah Setia Darta.
Efek Insentif terhadap Pasar
Menurut Kemenperin, implementasi insentif tambahan dapat menyelamatkan pangsa otomotif Indonesia dengan estimasi transaksi jual beli yang mana kembali mendekati 900 ribu unit pada 2025. Sebaliknya, tanpa dukungan insentif, penurunan bursa berpotensi berlanjut, memperburuk situasi yang mana telah dilakukan berlangsung sejak awal 2024.
Penurunan tajam ini memerlukan perhatian serius dikarenakan kontribusi sektor otomotif terhadap perekonomian nasional cukup besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO), sektor ini menyumbang lebih tinggi dari 10% terhadap Produk Domestik Bruto sektor manufaktur kemudian menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja pada seluruh rantai pasok industri.
Insentif yang dimaksud Telah Diberikan: Efektivitas lalu Tantangan
Hingga kini, pemerintah telah lama merilis diskon pajak perdagangan menghadapi barang mewah (PPnBM) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Namun, insentif ini dinilai belum cukup untuk menggenjot transaksi jual beli mobil secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan tarif pada kendaraan tertentu, lingkungan ekonomi secara keseluruhan tetap memperlihatkan lesu akibat daya beli rakyat yang digunakan menurun.
