JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tidaklah profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa di menangani perkara dugaan korupsi kemudian melelang aset sitaan.
“Lakukan bersih-bersih dan juga reposisi terhadap para petinggi yang mana ada dalam lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, Hari Jumat (14/2/2025).
“Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih pada semua lembaga negara khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses pada menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.
Indikasi diperlukan bersih-bersih di area Kejagung dipicu oknum jaksa yang dimaksud diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar di dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Pada persidangan dalam Pengadilan Tipikor Ibukota Indonesia Pusat, Awal Minggu (10/2/2025), JPU hanya sekali menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana yang disebutkan yang tersebut memicu kejanggalan pada penanganan perkara tersebut.
“Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang digunakan sedang ditangani termasuk dugaan permainan di melepas aset sitaan lantaran dinilai terpencil dari nilai seharusnya,” kata Fernando.
“Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.
Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis pada RKUHAP ditolak sebab akan memperburuk penyidikan yang digunakan selama ini kewenangannya ada dalam Polri.
