JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala tempat dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan untuk semua kepala area terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang digunakan diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 pada Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menimbulkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, apabila instruksi ini dihadiri oleh dan juga memang benar tidaklah ada pelanggaran hukum untuk menolak bergabung retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya kegiatan yang dimaksud bukan mengikat kepala area yang tersebut berada di area bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, serta sanggup hanya ke depan instruksi sama bisa saja diarahkan ke DPR,” kata Dedi pada keterangannya yang dimaksud dikutipkan Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP di dalam Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, apabila itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan serta legitimasi PDIP.
Ketiga, beliau melanjutkan, dengan maraknya aksi massa yang tersebut pada waktu ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, bisa saja belaka mengambil bagian menggerakkan massa memacu adanya perubahan, serta apabila itu terjadi sikap pemerintah ketika ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons aksi PDIP ini dengan menurunkan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, juga tak sewenang mengambil inisiatif populis. Mendahulukan kepentingan bangsa berbeda dengan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala area lalu perwakilan kepala wilayah yang berasal dari PDIP. Megawati memohon kadernya untuk tak mengambil bagian di kegiatan retreat yang mana diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan di Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala area juga perwakilan kepala area dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di dalam Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang tersebut sudah ada di perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan untuk seluruh kepala area serta duta kepala wilayah PDI Perjuangan, satu kepala tempat kemudian delegasi kepala wilayah untuk menunda perjalanan yang mana akan mengikuti retreat di dalam Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang dimaksud ditandatangani Megawati tersebut.
