JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Erick Thohir berharap ada percepatan di area balik target peresmian Bullion Bank atau Bank Emas di tempat semester I tahun 2025. Pasalnya, ada tiga perusahaan pelat merah yang tersebut diadopsikan menjalankan Bullion Bank.
Ketiganya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), dan juga PT Pegadaian (Persero).
“Kita mesti duduk serupa BSI segala, kan tadi sama, saya harap ini ada percepatan,” ujar Erick pada waktu ditemui di tempat kawasan Ibukota Selatan, Rabu (11/12/2024).
Dia juga memverifikasi BUMN punya cadangan emas yang tersebut cukup untuk dijadikan tabungan masyarakat. “Apalagi dengan sistem yang digunakan kemarin Freeport serta Antam telah kerja sama, kita telah ada cadangan emas yang cukup untuk dijadikan tabungan masyarakat,” paparnya.
Adapun, Bulion Bank adalah kegiatan perniagaan yang dimaksud berkaitan dengan emas di bentuk simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, atau kegiatan lainnya yang dimaksud dilaksanakan oleh lembaga.
Terkait dengan jenis kegiatan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pertemuan Usaha Bulion atau bank emas.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Organisasi Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, juga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menjelaskan, POJK dikeluarkan untuk memberikan pedoman bagi lembaga jasa keuangan di menyelenggarakan kegiatan bisnis bullion antara lain, mengenai cakupan kegiatan bisnis bulion, persyaratan LJK pelopor kegiatan bisnis bullion.
Lalu, mekanisme perizinan kegiatan perniagaan bullion, pentahapan penyelenggaraan kegiatan usaha bullion serta penerapan prinsip kehati-hatian.
Selain itu diatur penerapan tata kelola perusahaan yang dimaksud baik dan juga manajemen risiko bagi LJK pelopor kegiatan usaha bulion, penerapan acara anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, penerapan strategi anti fraud kemudian pengamanan konsumen, dan juga sistem pelaporan.
“Kami berharap penerbitan POJK ini menjadi salah satu upaya OJK untuk mengupayakan LJK agar dapat menjembatani supply and demand terhadap keperluan emas, termasuk monetisasi emas yang tersebut masih idle di tempat masyarakat,” kata Agusman.
