Hamilton – PBB pada Rabu (23/4) menekankan bahwa operasi bantuan kemanusiaan harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan lalu independensi, ke berada dalam laporan bahwa bantuan dalam Jalur Kawasan Gaza akan didistribusikan militer negara Israel atau perusahaan-perusahaan AS.
Ketika ditanya Anadolu mengenai hasil penghadapan kabinet keamanan negeri Israel yang mana akan memengaruhi upaya distribusi bantuan PBB terkait dengan peran militer negara Israel serta Negeri Paman Sam di dalam Gaza, juru bicara Stephane Dujarric PBB tak hadir di reuni yang dimaksud juga tiada dapat memverifikasi klaim itu.
“Saya tidak ada dapat berbicara mengenai kebenaran laporan tersebut. Yang sanggup saya komunikasikan adalah, baik dalam Daerah Gaza maupun tempat lain pada dunia, operasi kemanusiaan PBB hanya saja akan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, serta independensi,” kata Dujarric pada jumpa pers.
Dujarric menyuarakan kegelisahan tentang krisis kemanusiaan yang mana semakin di di dalam Gaza, di dalam mana status hidup terus memburuk kemudian nomor malnutrisi meningkat dengan cepat.
“Di seluruh Gaza, pasokan makanan menipis secara membahayakan, juga malnutrisi mengalami penurunan dengan sangat cepat,” katanya, mengutip pemindaian dari organisasi mitra yang digunakan menemukan lebih besar dari 80 persoalan hukum malnutrisi akut di dalam antara 1.300 anak-anak ke Kawasan Gaza Utara—angka ini dua kali lipat dari minggu-minggu sebelumnya.
Ia menambahkan akses ke prasarana penyimpanan penting seperti gudang UNICEF dalam Rafah masih “sangat terbatas” akibat blokade bantuan negeri Israel yang terus berlanjut juga hambatan logistik.
Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk melakukan konfirmasi pasokan bantuan “dapat didistribusikan ke mana pun pemukim membutuhkan, dengan menghormati penuh prinsip-prinsip kemanusiaan yakni kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, serta independensi.”
“Kami juga mendesak negara-negara anggota yang tersebut miliki pengaruh untuk melakukan apa pun yang mana dia dapat untuk menggalakkan pembebasan para sandera,” ucapnya.
Israel telah dilakukan menangguhkan perlintasan ke Kawasan Gaza sejak 2 Maret, memblokir masuknya pasokan penting ke wilayah kantong yang dimaksud meskipun terdapat laporan berulang tentang kelaparan di dalam wilayah yang digunakan hancur akibat pertempuran itu.
Israel melanjutkan serangan ke Wilayah Gaza pada 18 Maret, mengakhiri kesepakatan gencatan senjata serta pertukaran tahanan yang dimaksud dicapai pada 19 Januari.
Sejak Oktober 2023, negara Israel telah terjadi membunuh lebih banyak dari 51.300 warga Palestina dalam Gaza, sebagian besar dari mereka itu adalah perempuan serta anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas negara Israel Benjamin Netanyahu lalu mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, melawan kejahatan konflik serta kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Gaza.
Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida dalam Mahkamah Internasional berhadapan dengan peperangan yang tersebut dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Israel-AS mau monopoli distribusi bantuan Gaza, PBB serukan independen
