JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) merilis daftar finalis pemimpin yang terlibat di kejahatan terorganisasi serta paling korup di area dunia pada Selasa, 31 Desember 2024. Dari beberapa orang nama yang mana dirilis, Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis dengan kata-kata terbanyak tahun ini.
Nama-nama yang mana masuk nominasi serta perolehan pengumuman diusulkan dan juga berasal dari para pembaca, jurnalis, majelis juri, kemudian pihak lain pada jaringan global OCCRP.
Menanggapi hal itu, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, segala bentuk aktivitas kejahatan tak dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.
“Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan pada pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas R Haidar Alwi, Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, hingga pada waktu ini tiada ada satu pun putusan pengadilan yang digunakan memvonis Jokowi bersalah sudah melakukan aktivitas pidana korupsi. Tuduhan kejahatan terorganisasi di pilpres untuk mengungguli salah satu paslon juga tidak ada terbukti di dalam Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jika metodologinya benar, seharusnya majelis juri OCCRP tak meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana bisa saja memasukkan nama seseorang ke di daftar yang dimaksud sementara tiada ada satu pun putusan pengadilan yang digunakan memvonisnya bersalah melawan kejahatan yang mana dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang nyata,” ungkap R Haidar Alwi.
Oleh dikarenakan itu, predikat yang tersebut disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang mana tiada berdasar dari para pemegang hak ucapan pada polling atau jajak pendapat. Akibatnya, dapat merusak reputasi juga nama baik Jokowi di dalam mata warga Indonesia bahkan dunia.
“OCCRP harus meralat rilisnya serta memohon maaf terhadap Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang dimaksud berisi para jurnalis investigasi mirip hanya dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” tutur R Haidar Alwi.
