pemilihan kepala daerah 2024, Anggota DPR Widya Pratiwi Harap Polri Netral lalu Jaga Marwah Institusi
JAKARTA – pemilihan gubernur Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Jelang pemungutan suara, dinamika urusan politik di dalam area menjadi perhatian serius, khususnya mengenai integritas Polri .
Anggota Komisi III DPR Widya Pratiwi mengatakan, Polri harus mampu menjaga jalannya pemilihan kepala daerah berlangsung secara adil. Polri harus bebas dari kepentingan kebijakan pemerintah praktis.
”Polri harus mampu menjamin dan juga memverifikasi berbagai tindakan pemanggilan, pemeriksaan hingga penetapan dituduh yang dimaksud terjadi di tempat tingkat daerah, khususnya Maluku di masa tahapan pilkada adalah tindakan yang mana murni merupakan law enforcement serta bebas dari kepentingan kebijakan pemerintah praktis,” kata Widya ketika Rapat Kerja Komisi III DPR sama-sama Kapolri serta jajaran Kapolda se-Indonesia di tempat Gedung DPR Senayan, Jakarta, Awal Minggu (11/11/2024).
Menurut legislator Dapil Maluku itu, pada praktiknya rutin ditemui hukum disalahgunakan menjadi alat untuk memberikan tekanan politik. Menekan salah satu paslon dan juga memfasilitasi paslon lain.
“Penyalahgunaan kewenangan semacam ini tentunya menjadi ekses buruk hingga mengakibatkan konflik of interest lalu berdampak pada kepercayaan masyrakat untuk institusi Polri,” jelasnya.
Politikus PAN itu berharap Polri sebagai institusi negara mampu menghasilkan borderline terhadap seluruh jajarannya pada tingkat daerah. Hal itu agar Polri masih berpegang pada netralitas kemudian profesionalitas sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang dimaksud fair.
“Ini harus dipertegas di area di forum ini. Sehingga menjadi warning untuk oknum Polri di tempat tingkat wilayah agar tiada menggunakan institusi sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan kebijakan pemerintah pribadi juga mengorbankan hormat institusi,” ungkapnya.
Widya yakin netralitas juga profesionalitas institusi Polri adalah kemewahan yang dimaksud tak mungkin saja dapat ditukar dengan tawaran urusan politik ataupun kepentingan subjektif. “Saya individu mantan Bhayangkari yang mana telah bertahun-tahun berada dalam lingkungan Polri di mendampingi suami saya. Untuk itulah, maka sudah ada menjadi tanggung jawab moril bagi saya untuk menjaga keberhasilan institusi Polri,” imbuhnya.
