Keluh Kesah Pengusaha usai Prabowo Ingin Hemat Anggaran Rp306 Ribu Miliar

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai pemangkasan anggaran yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dalam pemerintah pusat maupun wilayah akan berdampak buruk terhadap pendapatan.
Ketua Area Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, efisiensianggaran pemerintahan Pusat dan juga Daerah berimbas pada berkurangnya belanja pemerintah untuk para pelaku usaha. Terutama di dalam sektor industri, jasa, lalu proyek konstruksi yang mana diperkirakan paling terdampak akibat efisiensi tersebut.
“Efisiensi pasti mempengaruhi government spending teristimewa belanja pemerintah termasuk hotel serta sebagainya. Tinggal kita lihat penghematan yang disebutkan akan dialokasikan kemana,” ucapannya ketika dihubungi MNC Portal, Awal Minggu (10/1/2025).
Bob Azam berharap penghematan anggaran yang mana dilaksanakan kabinet Prabowo – Gibran ini bukanlah semata-mata menghurangi belanja Pemerintah. Karena menurutnya belanja pemerintah mempunyai peran pada menopang pertumbuhan dunia usaha nasional.
“Salah satu unsur pada peningkatan dunia usaha adalah government spending. Tapi kalau toh dilaksanakan penghematan, kita berharap bukanlah pengurangan belanja, tapi relokasi belanja ke tempat yang tersebut bisa saja menciptakan multiplier efek untuk sektor ekonomi kita,” tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris PHRI Bali, Perry Markus menambahkan, ceruk pangsa sektor perhotelan sendiri sekitar 40% dari instansi pemerintah area atau pusat. Terutama untuk hotel-hotel yang digunakan sekaligus memiliki infrastruktur MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Karena menurutnya, acara-acara yang digunakan menggunakan ballroom biasanya para tamu sekaligus menyewa kamar hotel selama acara berlangsung. Acara yang disebutkan yang digunakan biasanya sejumlah datang dari Pemerintah.
“Kalau hotel itu sekitar 40% dari Pemerintah, khususnya kalau di tempat tempat atau di area luar Bali lah paling tidak. Kalau Bali sendiri nampaknya masih mampu terbantu oleh aktivitas wisata,” kata Perry.
Perry menambahkan, ketika ini entrepreneur di tempat sektor industri perhotelan berada dalam menyusun strategi ulang untuk menyikapi adanya pemotongan anggaran di dalam pemerintahan Pusat maupun Daerah. Harapannya, pemangkasan anggaran ini tidak ada sampai menghasilkan pendapatan hotel mengecil hingga berdampak lebih lanjut berjauhan pada PHK.
“Kita ketika ini sedang mencari strategi baru, kita masih berharap untuk menampung kegiatan-kegiatan pernikahan, acara dari perusahaan swasta, juga lainnya. Kita berharap efisiensi tidaklah merembet pada kesulitan ketenagakerjaan,” pungkas Perry.






