JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Politik serta Ketenteraman (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi badan ad hoc atau lembaga yang tak tetap memperlihatkan mempunyai kelebihan juga kekurangan.
Oleh dikarenakan itu, penting diadakan pengkajian mendalam sebelum hal yang dimaksud diputuskan.
Hal yang dimaksud dikatakan Menteri Koordinator Lingkup Politik lalu Security (Menko Polkam) Budi Gunawan usai mengatur rapat koordinasi dengan jajaran KPU RI, TNI, Kepolisian juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kesiapan pemilihan gubernur Serentak 2024 pada Mulai Pekan (25/11/2024).
“Saya kira mengubah status KPU menjadi badan ad hoc tentu memiliki kelebihan lalu kekurangan, tergantung pada sudut pandang lalu tujuan yang dimaksud ingin kita capai,” kata Budi Gunawan pada konferensi pers di dalam gedung utama kantor Kemenko Polkam, Jakarta.
“Oleh karenanya memang benar penting untuk dilaksanakan pengkajian terlebih dahulu secara mendalam terhadap dampak daripada pembaharuan KPU yang disebutkan terkait dengan independensi, kemudian kredibilitas juga efektivitas KPU pada melaksanakan pemilihan umum ke depan yang mana bebas lalu aktif,” lanjutnya.
Dia menekankan perlu adanya diskusi secara terbuka ataupun masukan-masukan dari elemen publik sebelum diputuskan inovasi hal tersebut.
“Dalam rangka membantu di dalam pada menentukan arah mana yang digunakan terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU ini ke depan,” tandasnya.
Adapun terkait KPU juga Badan Pengawas pemilihan (Bawaslu) menjadi badan Ad Hoc sempat diusulkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Usulan itu juga sempat diungkapkan anggota baleg DPR RI Saleh Daulay.
Tujuan usulan yang dimaksud untuk penghematan anggaran negara. Sebab anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan umum terbilang cukup besar.
