DKI Jakarta – Kementerian Wisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang dimaksud pada saat ini terpantau bergeser dari kuantitas bermetamorfosis menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang tersebut lebih banyak tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus tambahan tinggi. Ketika saya melihat, ketika spending, itu berarti khalayak harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang tersebut ia beli,” kata Deputi Sektor Industri juga Penyertaan Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, dalam Bogor, Selasa.
Rizki mengumumkan sektor pariwisata perlu mengikuti tren untuk mencari prospek atau bursa baru yang dapat memproduksi wisatawan mau mengeluarkan dana tambahan untuk tinggal juga menikmati pengalaman berwisata di dalam Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Perjalanan menyadari bahwa terdapat banyak lingkungan ekonomi yang digunakan bisa jadi dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) lalu wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang tersebut dapat dikembangkan pada dalamnya seperti pengembangan marina serta boating hingga sektor kapal yacht yang sedang berprogres ke kawasan Asia.
“Ini yang kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih banyak regulasi yang tersebut tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Perjalanan juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesi atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang dimaksud bisa jadi kita dapatkan market baru, dalam luar market-market yang ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, kemudian beliau bisa saja spending lebih tinggi banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang dimaksud dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang berhubungan dengan pariwisata di bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya potensi bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih lanjut sejumlah tamu melalui konsep hotel itikaf dalam pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman di Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menyingkap puasa sampai malam, menginap kita di sana. Ada yang digunakan nginap dalam hotel, ada yang tersebut di dalam ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, di antaranya menentukan sasaran juga paket wisata, model item atau prasarana apa semata yang mana harus disusun juga disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai tindakan lanjut dari penyelenggaraan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang ditujukan untuk seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang tersebut diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang mana seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran di K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
