JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) siap mengembangkan sarana produksi materi bakar minyak (BBM) ramah lingkungan dari green refinery yang dimaksud sudah dimasukkan di Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Pembangunan sarana produksi juga produk-produk BBM ramah lingklungan yang dimaksud merupakandukungan KPI melawan inisiatif pemerintah untuk menghurangi emisi karbon lalu mencapai target Net Zero Emission (NZE) dalam tahun 2060.
Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, di RJPP perusahaan telah terjadi dicanangkan konstruksi green refinery atau infrastruktur produksi BBM ramah lingkungan atau green refinery, di tempat antaranya pengembangan Kilang Cilacap Tahap 2 yang tersebut diproyeksikan pada 2027 dengan kapasitas produksi 6.000 barel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) per hari (bph).
“Selain itu, Kilang Plaju ditargetkan rampung pada 2030 dengan kapasitas pengolahan biofuels 20.000 bph, Kilang Dumai pada 2031 dengan kapasitas 30.000 bph, dan juga Kilang Balikpapan pada 2034 dengan kapasitas 30.000 bph,”papar Taufik di diskusi bertajuk “Decarbonizing the Future: The Role of Green Fuel in Reducing Emissions” di area Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Saat ini, KPI mampu memproduksi material bakar nabati melalui beberapa metode, yang dimaksud salah satunya mampu memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) di tempat Kilang Cilacap dengan kapasitas 9.000 bph. KPI juga melakukan pengolahan unsur bakar berbasis CPO yang mana mampu memproduksi green diesel atau B100. “HVO dari Kilang Cilacap merupakan konversi dari feedstock RDBPO, khususnya produk-produk renewable diesel 100% atau B100 dengan kapasitas 3.000 bph,” paparnya.
Taufik menambahkan, KPI juga sudah ada siap menjalankan rencana pemerintah untuk memproduksiBBM dengan kadar sulfur rendah. Menurut dia, salah satunya adalah Kilang Balongan yang dimaksud sudah ada siap untuk memproduksi BBM dengan kadar sulfur 10 ppm. Kemudian, pada tahun depan, Kilang Balikpapan akan mulai beroperasi juga mampu memproduksi BBM berstandar EURO 5 dengan kadar sulfur 10 ppm, untuk jenis gasoline maupun diesel.
“Ini akan meningkatkan kapasitas untuk memenuhi keinginan (BBM rendah sulfur) dalam wilayah Jawa lalu Kalimantan. Sedangkilang lainnya masih bervariasi,” jelas Taufik.
Peneliti Senior Badan Penelitian juga Inovasi Nasional (BRIN) Arie Rachmadi di diskusi yang dimaksud mengakui, penyelenggaraan material bakar nabati adalah salah satu cara terbaik untuk menekan emisi yang digunakan selama ini banyak dihasilkan oleh kendaraan. Menurut dia, Indonesia berada di area jalur yang dimaksud tepat dengan keberhasilan inisiatif biodiesel, sejalan dengan tren global yang digunakan semakin mengarah pada pengaplikasian biofuel.
“Selanjutnya, salah satu fokus yang dimaksud harusnya dapat dikejar adalah pemanfaatan gasoline ramah lingkungan. Sebab konsumsi (BBM) terbesar sebetulnya ada di area bensin atau gasoline,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai tantangan terbesar untuk menggerakkan acara biofuel selain kepastian pasokan unsur baku adalah harganya yang tersebut relatif lebih tinggi tinggi ketimbang unsur bakar fosil. Untuk itu, beliau berharap ada dukungan dari pemerintah terdiri dari insentif agar produksi maupun konsumsi biofuel meningkat.
“Harus ada kemauan baik dari pemerintah langkah dengan memberikan insentif untuk meyakinkan ketersediaan feedstock. Dalam hal ini feed in tariff bisa saja diterapkan,” tandasnya.
