JAKARTA – Petisi Publik DKI Jakarta Antikorupsi mengatur aksi demonstrasi di tempat Gedung Merah Putih KPK , hari terakhir pekan (8/11/2024). Aksi yang disebutkan menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap persoalan hukum dugaan korupsi e-KTP dan juga pengadaan alat kemampuan fisik (alkes) di tempat Provinsi Banten.
Ketua Petisi Warga Ibukota Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua perkara yang disebutkan menyeret nama calon gubernur lalu perwakilan gubernur Jakarta. “Kami memohon terhadap KPK untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap skandal tindakan hukum dugaan persoalan hukum yang melibatkan Pramono Anung di skandal persoalan hukum e-KTP,” kata Hasan pada Gedung Merah Putih KPK.
“Selain itu, persoalan hukum pengadaan proyek alat kebugaran di area Provinsi Banten,” sambungnya.
Hasan menyebutkan, dugaan korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten itu diduga menyeret nama Rano Karno. Terkait permintaan kejelasan dua persoalan hukum tersebut, Hasan menyatakan pihaknya telah terjadi bersurat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024.
“Jangan membiarkan kesulitan Pramono Anung dan juga Rano Karno itu tidaklah ada kepastian hukum yang pada akhirnya sanggup mengakibatkan perkiraan yang mana tak jelas di tempat ruang publik,” ujarnya.
Terpisah, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan dua sosok yang disebutkan merupakan pihak yang mana bersih dari korupsi. “Terbukti merek telah menjabat di tempat pemerintahan puluhan tahun,” kata Chico.
