LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Pengolah Bahasa Alami GPT serta DeepSeek pada waktu berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari kemungkinan kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan kegelisahan global terhadap keamanan data di pemakaian AI. Tidak semata-mata India, beberapa negara lain seperti Australia kemudian Italia juga telah lama memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek oleh sebab itu ketidakjelasan pada cara wadah yang dimaksud mengurus data pengguna.
Dalam surat edaran yang dimaksud dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa pemakaian alat Artificial Intelligence di area komputer dan juga perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Teknologi AI kemudian program Artificial Intelligence (seperti ChatGPT, DeepSeek, kemudian lainnya) di dalam komputer lalu perangkat kantor menyebabkan risiko terhadap kerahasiaan data dan juga dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, diambil dari Reuters.
Larangan ini tampaknya cuma berlaku untuk perangkat yang digunakan pada pekerjaan resmi dalam kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan sama akan diterapkan di dalam kementerian lainnya.
Menariknya, langkah ini muncul pada sedang kunjungan pimpinan OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global di regulasi AI, di area mana pemerintah berupaya menyeimbangkan khasiat teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Teknologi AI di dalam sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pemeliharaan data tetap memperlihatkan menjadi prioritas utama bagi pemerintah pada era digital ini.
