Menanti BP Danantara, Ekonom: Indonesia Tak Bisa Hanya Bertumpu pada Konsumsi

JAKARTA – Di berada dalam ketidakpastian sektor ekonomi global, pemerintah diminta mengambil kebijakan yang digunakan memberikan kepastian terhadap para pemodal mengenai wadah yang dimaksud gunakan untuk merealisasikan modal mereka. Ajakan Presiden lalu para menteri untuk pemodal asing untuk masuk ke Indonesia harus direalisasikan dengan membentuk wadah yang dimaksud dapat tanggap juga cepat menyalurkan pembangunan ekonomi .
Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda baru-baru ini mengungkapkan Badan Pengelola Pengembangan Usaha Daya Anagata Nusantara atau dikenal Danantara seharusnya segera dirilis agar bisa saja bekerja tambahan cepat menggaet penanaman modal pada berada dalam ketidakpastian kegiatan ekonomi global.
Kehadiran Danantara jelas Nailul, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencapai target perkembangan kegiatan ekonomi 8% yang digunakan seperti ditetapkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
“Indonesia tidak ada sanggup hanya saja bertumpu pada konsumsi rumah tangga, kita perlu sumber baru, salah satunya investasi. Dengan pembangunan ekonomi yang mana dikelola secara efektif, kita bisa jadi mengamati peningkatan dunia usaha yang dimaksud signifikan,” kata Nailul dikutip, Kamis (30/1/2025).
Investasi penting bagi perekonomian oleh sebab itu selain mampu menciptakan lapangan kerja, juga meningkatkan pendapatan penduduk juga memberikan tambahan penerimaan negara terhadap pemerintah. Alhasil, dampaknya ke perekonomian lebih lanjut berkualitas jika dibandingkan dengan hanya saja bertumpu pada konsumsi.
Dalam kesempatan terpisah, Guru Besar Fakultas Perekonomian dan juga Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wihana Kirana Jaya menyoroti, pentingnya untuk menarik foreign direct investment (FDI) sebagai salah satu cara untuk mencapai target peningkatan kegiatan ekonomi 8% yang dimaksud telah lama ditetapkan Presiden Prabowo.
Target ambisius yang disebutkan jelas Wihana membutuhkan dukungan institusi yang kuat, termasuk keberadaan BP Danantara, yang digunakan hingga sekarang masih terkendala belum jelasnya payung hukum. Wihana menegaskan bahwa pembentukan BP Danantara sangat relevan di menghadapi fenomena mega shifting sektor ekonomi global.
Perubahan struktural besar yang tersebut terjadi, seperti geopolitik, geoekonomi, juga perang, sudah pernah memaksa negara-negara melakukan reposisi strategis, termasuk di kebijakan investasi.
“Dalam kondisi mega shifting ini, mindset kita harus berubah. Kita harus mengantisipasi masa depan dengan mengubah organisasi juga proses bisnis. Danantara adalah langkah strategis untuk meningkatkan fleksibilitas pembiayaan penanaman modal jangka panjang,” kata Wihana.






