JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding membuka potensi mengakhiri moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Pelindungan pekerja migran akan dikaji terkait kemungkinan dicabutnya moratorium ini.
Hal itu disampaikan Menteri Karding usai bertemu delegasi HRSD Arab Saudi untuk Courtesy Meeting TIM HRSD (The Ministry of Human Resources and Social Development Saudi Arabia) di dalam kantor KemenP2MI, Pancoran, DKI Jakarta Selatan, Hari Senin (17/2/2025).
“Pada kesempatan tersebut, kami sedang menjajaki untuk mendirikan kerja sejenis kembali teristimewa terkait dengan penempatan pekerja migran kita ke Arab Saudi,” katanya.
Pemerintah Indonesia diketahui menerbitkan moratorium atau penghentian pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi sejak 2012.
Menurut Karding, kebijakan moratorium itu justru menyebabkan masifnya pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara unprosedural atau ilegal ke Arab Saudi. Jika wacana dicabutnya moratorium terealisasi, Karding menegaskan akan memperketat jalur pemberangkatan sehingga penyelundupan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi bukan terjadi.
“Yang rakyat harus tahu bahwa selama ini kita tutup, setiap tahun minimal 25.000 Pekerja Migran Indonesia ilegal. Selama ditutup sampai sekarang ada 183.000 Pekerja Migran Indonesia ilegal. Itu menurut kita unprosedural. Nah, oleh dikarenakan itu Kalau ini dibuka unprosedural harus berkurang, bahkan bukan ada lagi,” ungkapnya.
Baca Juga: Gaji TKI belum disepakati, Indonesia tunda tarik moratorium
Karding mengungkapkan ada banyak aturan yang digunakan wajib dipenuhi Arab Saudi apabila penghentian pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke negaranya diakhiri. Dia menegaskan, pemerintahan Arab Saudi harus memperhatikan keselamatan Pekerja Migran Indonesia di dalam negaranya dengan adanya jaminan asuransi kerja dan juga pendapatan minimum sebesar 1.500 Riyal.
“Yang pertama kita ingin menegaskan bahwa ada pemeliharaan di bentuk asuransi bahkan asuransi yang tanggung risikonya mencakup lah. Lalu yang kedua, khususnya pekerja domestik di area nomor 1.500 Riyal,” ujarnya.
Selain itu, Karding juga memohonkan terhadap otoritas Arab Saudi agar melakukan integrasi data serta tak lagi memakai sistem lama, yakni mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia secara langsung ke majikan.
“Kita memohon ada integrasi data antara dia dengan kita, sehingga PMI kita terdata, terkontrol lalu terawasi kemudian bisa jadi kita bina. Kita berharap supaya mereka yang digunakan mengatur tidak ada lagi pakai sistem lama, sistem langsung-langsung (ke majikan) itu ndak boleh,” ucapnya.
