Novel Baswedan Benarkan Hasto Pernah Cerita Jokowi Inisiator Revisi UU KPK

JAKARTA – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membenarkan pernah bertemu kemudian berbincang dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait alasan revisi Undang-Undang (UU) KPK pada 2019. Dalam kesempatan itu, Hasto mengungkap dalang revisi UU KPK.
“Benar, saya bertemu beliau (Hasto) dalam acara peluncuran lalu orasi ilmiah Profesor Sulistyowati Irianto dalam Universitas Indonesia,” kata Novel di keterangannya terhadap awak media, Hari Sabtu (22/2/2025).
Novel menceritakan ketika bertemu dengan Hasto, beliau dengan segera menanyakan mengapa melakukan pelemahan KPK dengan revisi UU lalu penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK.
“Ketika bertemu tersebut, saya tanyakan terhadap yang digunakan bersangkutan mengapa melakukan pelemahan terhadap KPK dengan revisi UU kemudian dilanjutkan dengan penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK? Hingga KPK benar-benar lumpuh,” katanya.
Sepengetahuannya, kata Novel, Hasto adalah teman dekat mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang digunakan merusak lembaga antirasuah itu. “Saya juga ungkapkan pengetahuan saya bahwa Hasto adalah teman dekat Firli Bahuri yang digunakan merusak KPK,” katanya.
Menurut Novel, pada waktu itu Hasto menjawab secara singkat pertanyaan singkat yang tersebut mirip dengan pernyataannya yang digunakan beredar lewat video berdurasi 5 menit pada unggahan akun YouTube koreksi_org dengan judul Nyanyian Hasto: Jokowi, Revisi UU KPK juga Dana Rp3 Juta USD.
“Dan waktu itu secara singkat yang tersebut bersangkutan menjawab kurang lebih banyak sebagaimana di rekaman tersebut. Tetapi oleh sebab itu situasi acara, maka cuma bisa jadi bicara singkat saja,” kata Novel.
Sementara itu, pada video yang tersebut beredar itu Hasto menceritakan bahwa beliau bertemu Novel Baswedan, Rocky Gerung, kemudian beberapa jumlah tokoh civil society lainnya dalam Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 2024. Dia pun menyatakan bahwa yang digunakan memelopori revisi UU KPK yang mana mengkerdilkan KPK di area pada upaya pemberantasan korupsi bukanlah PDI Perjuangan.






