JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM untuk ojek online dinilai akan berdampak pada harga jual keinginan barang meskipun akan ada bantuan sosial dari pemerintah.
Pengamat Perekonomian kemudian Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi menyatakan kebijakan yang dimaksud identik semata pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojol dan juga akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan bagi ojol pakai BBM subsidi kebijakan blunder, serupa semata pemerintah mencabut subsidi BBM. Dampaknya, biaya operasional Ojol membengkak sehingga meninggikan tarif Ojol bagi konsumen, yang tersebut memicu inflasi,” kata Fahmy ketika dihubungi, hari terakhir pekan (29/11/2024).
“Tidak diragukan, kebijakan yang disebutkan semakin memperburuk daya beli kelas menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu keberadaan publik Indonesia yang tersebut akan dieksekusi penuh pada tahun 2025. Hal ini menjadikan pernyataan Prabowo adalah kontradiktif mengenai kebijakan larangan bagi ojol.
“Komitmen Prabowo untuk pro rakyat diragukan, hanya saja omon-omon saja, dengan kebijakan larangan Ojol pakai BBM Subsidi,” tegas Fahmy.
Namun, Fahmy menilai wacana pembatasan BBM subsidi bagi ojol ini tidaklah otomatis mempengaruhi target pertumbuhan pemerintah menuju 8 persen.
Fahmy menekankan, peningkatan perekonomian akan dipengaruhi variabel lain, seperti investasi. Namun, jikalau dunia usaha RI dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan BBM ini akan menghambat ekonomi.
“Namun, kalau pertumbuhan sektor ekonomi mengandalkan lebih lanjut konsumsi, kebijakan BBM itu menghambat capaian peningkatan ekonomi,” ungkap Fahmy.
