Efisiensi Anggaran Bisa Jadi Petaka, Pegawai Honorer lalu PPPK Dipangkas

JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan bisa jadi sampai pada pelayanan terhadap penduduk sanggup justru terganggu.
“Efisiensi anggaran ini bisa saja terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak di area pemerintahan Daerah, dan juga dapat menyebabkan pelayanan umum yang terganggu,” kata Bhima ketika dihubungi SINDOnews, hari terakhir pekan (7/2/2025).
Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri jumlah total tenaga honorer di area Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling banyak berada pada Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat 21 ribu orang, dan juga Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Efisiensi anggaran bukan semata-mata berlaku untuk pemerintahan Pusat, tapi juga eksekutif Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer dan juga PPPK pada eksekutif juga punya potensi besar untuk dilakukan.
“Efeknya nanti di tempat area sanggup terjadi pelayanan rakyat yang tersebut juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan telah dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang tersebut dijalankan oleh otoritas sendiri bertujuan untuk mendanai inisiatif makan bergizi gratis (MBG) yang tersebut memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang digunakan terbatas disamping acara yang membutuhkan anggaran besar menyebabkan langkah efisiensi diadakan untuk mengalihkan pos anggaran.
“Efisiensi ini mampu mengganggu tercapainya inisiatif juga juga sanggup menciptakan pertumbuhan kegiatan ekonomi 2025, diperkirakan cuma 4,7%. Karena efisiensinya ini semata-mata untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata tiada sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.






