JAKARTA – pemerintahan masih mengkaji kebijakan tarif gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor lapangan usaha lalu ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang digunakan menginginkan subsidi dihapus, walaupun gas merupakan salah satu komponen biaya utama di bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan telah waktunya pemerintah melakukan audit penerapan tarif gas alam di tempat pada negeri, baik yang dimaksud untuk sektor maupun untuk rakyat. Sebab, tarif gas Indonesia ketika ini telah terlalu tinggi, jikalau dibandingkan dengan dengan nilai gas alam internasional yang dimaksud hanya sekali USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru cuma ditemukan sumber gas di dalam Aceh yang mana terpencil lebih banyak besar 18 kali lipat dari yang digunakan di tempat hasilkan di dalam Arab Saudi. Seharusnya nilai gas alam dalam Indonesia identik dengan yang mana dalam berlakukan dalam Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, di pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan biaya gas sektor yang mana disubsidi hanya saja untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca serta sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang mana tidak ada mendapatkan subsidi mayoritas komoditas bidang adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal serta tinggi sekali harganya, bandingkan dengan harga jual gas lapangan usaha di tempat Malaya yang dimaksud sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, harga jual gas sektor pada Thailand adalah USD5,5 per MMBTU juga nilai tukar gas sektor di area Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana sektor kita bisa jadi bersaing dalam domestik maupun internasional apabila biaya gas alam untuk sektor di area Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi pada sektor pertanian, sektor pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan jikalau nilai subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka nilai pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian di tempat Indonesia lalu harga jual beras yang tersebut pada waktu ini telah sangat mahal, sehingga akan menjadi terpencil lebih banyak mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk tidaklah mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan harga jual gas alam untuk lapangan usaha menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan dapat turun menjadi mirip dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga nilai barang sektor akan diskon dan juga daya beli rakyat kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih tinggi meningkatkan iklim bisnis lapangan usaha yang ada di dalam Indonesia sehingga tidaklah gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang digunakan dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan lapangan usaha dalam negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga kegiatan ekonomi menjadi bertambah 8% sesuai target yang digunakan diinginkan Presiden Prabowo.
