pemerintahan Dorong Pengembangan Ketenteraman Kendaraan Listrik

JAKARTA – pemerintahan terus meningkatkan kekuatan aspek keamanan kendaraan listrik (EV) sebagai bagian menggerakkan pemakaian kendaraan listrik. Langkah ini sejalan dengan target pengurangan emisi karbon dari sektor transportasi guna mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau tambahan cepat.
Kepala Balai Besar Survei juga Pengujian Ketenagalistrikan, Tenaga Baru, Terbarukan, kemudian Konservasi Energi, Harris Yahya, menjelaskan bahwa pemerintah, melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN), telah terjadi menerbitkan 38 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait kendaraan listrik. Standar ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan penyelenggaraan EV di dalam Indonesia.
“Aspek safety menjadi sangat penting dikarenakan satu kali kejadian sanggup memproduksi impact yang sangat besar terhadap lapangan usaha kendaraan listrik di tempat Indonesia. Sehingga benar-benar ini harus menjadi perhatian utama kita. Sudah ada standar yang digunakan sudah ada ditetapkan dan juga kita juga masih mengharapkan ada penyempurnaan-penyempurnaan standar yang tersebut lain, juga yang mana paling penting itu bisa saja dilaksanakan secara tegas,” ujar Harris pada seminar Memperkuat Ketenteraman Kendaraan EV, Selasa (12/11/2024).
Selain menurunkan emisi karbon, Harris juga menambahkan bahwa pemakaian kendaraan listrik secara luas dapat meningkatkan efisiensi energi. Hal ini secara dengan segera akan mengempiskan ketergantungan pada impor material bakar minyak (BBM), yang tersebut selama ini menjadi beban bagi Neraca Pembayaran Indonesia.
Executive Vice President Pembangunan Sistem Niaga PT PLN, Ririn Rachmawardini menyatakan PLN berazam untuk terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik di tempat seluruh Indonesia. Hingga Oktober 2024, PLN telah lama menyiapkan 2.151 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) roda empat lalu 9.956 SPKLU roda dua pada 1.503 lokasi.
“Ekosistem ini ini terus kami kembangkan, bagaimana kami bisa saja mereach atau bisa jadi menggapai pelanggan ini untuk terus menikmati kemudahan-kemudahan. Jadi orang yang awalnya mau beli EV ini udah mulai berubah, bergeser Tadinya EV itu mobil kedua, tapi akhir-akhir ini itu udah berbagai yang digunakan peryakinkan untuk membeli EV itu sebagai mobil pertama. Jadi luar biasa sekali pencapaiannya,” tegas Ririn.
PLN juga menggandeng mitra dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta untuk meningkatkan ketersediaan charging station. Selain itu, PLN sudah pernah melengkapi setiap charging station dengan APAR Lithium Fire Killer juga melakukan konfirmasi kepatuhan terhadap sistem manajemen K3 (Kesehatan dan juga Keselamatan Kerja).
“Jadi harapannya kemungkinan besar di area Indonesia ini tidaklah ada keraguan atau tidak ada ada perasaan khawatir terkait mobil listrik ini, dari sisi infrastrukturnya pun kami sedang siapkan kelengkapannya. Kemudian kami juga telah menunjuk anak perusahaan kami ini untuk terkait dengan operation serta maintenance-nya,” kata Ririn.
“Kemudian petugas juga standby, juga sekarang ada dalam PLN Mobile itu ada semacam yang menghubungkan dengan agent. Jadi 24 jam apabila memang benar ada terkendala di area SPKU, itu mungkin saja sanggup mengontak sehingga nanti petugas Haleyora akan datang,” tambahnya.






