JAKARTA – Usaha mikro, kecil, serta menengah ( UMKM ) memegang peranan vital pada perekonomian nasional, menjadi tulang punggung stabilitas ekonomi, kemudian terbukti tangguh menghadapi krisis, seperti pandemi Covid-19. UMKM mendominasi perkembangan perekonomian dengan menyumbang sekitar 60,5% barang domestik bruto (PDB) dan juga mengakomodasi 96,9% dari total tenaga kerja.
Sebab itu, pemerintah terus memacu sektor UMKM melalui berbagai kebijakan dan juga inisiatif yang digunakan diharapkan dapat memajukan sektor yang disebutkan hingga dapat berpartisipasi di global value chain. UMKM memegang peran penting pada menciptakan ketahanan ekonomi. Ketika pandemi pandemi Covid-19 mengguncang perekonomian global, UMKM yang dimaksud beroperasi di dalam berbagai sektor lokal mampu bertahan lalu bahkan berkembang.
Produk-produk lokal pada masa tersebut, seperti masker batik juga alat pelindung diri (APD), tidaklah cuma memenuhi keperluan lingkungan ekonomi di negeri, tetapi juga berhasil menembus bursa internasional. Keberhasilan ini menunjukkan peluang besar UMKM Indonesia untuk berpartisipasi di rantai nilai global.
Selama satu dekade terakhir, pemerintah telah lama menunjukkan komitmen yang dimaksud kuat di memperkuat pengembangan UMKM, teristimewa pada memperluas akses bursa ke luar negeri. Sebagai bagian dari Paket Kebijakan Perekonomian 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.04/2016 untuk membantu peningkatan juga perluasan lingkungan ekonomi ekspor usaha kecil lalu menengah (UKM).
Peraturan ini memberikan pembebasan bea masuk kemudian penghapusan PPN atau PPnBM menghadapi impor barang, bahan, juga mesin untuk tujuan ekspor, yang dikenal sebagai Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi Industri Kecil dan juga Menengah (IKM). Kemudian, pada 30 Januari 2017, presiden secara resmi meluncurkan kebijakan yang disebutkan di tempat Sentra Kerajinan Tembaga Tumang, Wilayah Boyolali.
Bagi IKM, infrastruktur yang disebutkan bermanfaat untuk menurunkan biaya produksi, meningkatkan cash flow yang mana dapat mengembangkan kapasitas produksi juga investasi, juga meningkatkan daya saing. Sementara bagi perekonomian nasional, KITE IKM dapat menyokong pertumbuhan barang IKM dengan branding nasional yang mampu mengisi lingkungan ekonomi internasional, menguatkan daya saing Indonesia pada penerapan Publik Kondisi Keuangan ASEAN, kemudian menguatkan fondasi perekonomian nasional dengan menggalang pengembangan IKM berorientasi ekspor.
Hasilnya, sesuai Laporan Efek Perekonomian Tahun 2023, terdapat 120 perusahaan yang mana berkontribusi pada devisa ekspor sebesar USD67,16 juta. Meskipun sumbangan ekspor yang disebutkan hanya sekali 0,03% dari total ekspor nasional manufaktur, rasio ekspor dibandingkan impor telah dilakukan mencapai 4,01.
Melansir dari laporan Pusat Fakta Bea Cukai, infrastruktur yang digunakan diberikan terhadap perusahaan-perusahaan ini mencapai Rp46,82 miliar, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 18.043 orang. Aktivitas dunia usaha ini menghasilkan kembali nilai tambah sebesar Rp887,41 miliar juga penanaman modal baru sebesar Rp180,22 miliar. Utilisasi prasarana KITE IKM juga menunjukkan tren positif pada 10 tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penambahan perusahaan penerima sarana dihadiri oleh peningkatan nilai ekspor setiap tahunnya.
