JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, juga Keselamatan (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang disebutkan untuk menjalankan kegiatan yang mana sudah pernah dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan ketika Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan bersatu tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir pada rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, lalu Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Orang lalu Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur serta Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Komunitas (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, kemudian Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang dimaksud semakin berat tanpa dukungan anggaran yang dimaksud memadai hal yang dimaksud akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Hari Senin (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, ketika ini dalam Kemenko Polkam bukan ada ruang command center yang tersebut terkoneksi dengan kementerian kemudian lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam pada menjaga stabilitas urusan politik lalu keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan dalam pada koordinasi, sinergi, dan juga eksekusi di area lapangan.
“Selain itu belum ada wadah big data yang tersebut dapat menangani pengaduan penduduk (dumas) yang tersebut jumlahnya pada Kemenko Polkam sangat berbagai mencapai puluhan ribu. Sehingga banyak laporan yang tersebut bukan tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini dilaksanakan menyusul pembaharuan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang digunakan menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Lingkup Politik juga Keselamatan (Kemenko Polkam) memohonkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
