JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut di area pesisir laut Tangerang, Banten yang terindikasi akan segera menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia meminta-minta pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang digunakan menghebohkan masyarakat tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran perkembangan pagar laut di area Tangerang. Tak hanya sekali ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar penduduk sanggup meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan juga Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu jikalau berhasil di area reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran biaya minimal Rp10 jt per meter, maka peluang kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar dikarenakan menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus diadakan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat di area wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan lalu Perikanan (KKP) miliki kemampuan menjaga laut Indonesia apabila di dalam depan mata hanya kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tak ada semangat serta upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau bukan ada tindakan hukum?” kata legislator selama Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan dalam KPP sangat kecil serta ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang tidaklah mampu diadakan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini tiada murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar hanya sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang digunakan lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini sudah melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, kemudian eksekutif Provinsi Banten kemudian melibatkan 1.210 nelayan yang terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang dimaksud pada saat ini sudah dibongkar.
