Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, hari terakhir pekan 27 Desember 2024 Jam 21.30 Waktu Indonesia Barat dalam SINDOnews TV
JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Angka ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen sudah ada ditandatangani lebih lanjut dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan terlibat mengerek biaya barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani menyatakan barang-barang permintaan pokok tiada kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang mana dianggap premium masih masih berjalan.
Ditambah institusi belajar kemudian kebugaran juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar perekonomian menilai penerapan PPN menjadi 12 persen di dalam berada dalam lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.
Apalagi ketika ini juga sedang terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai sektor Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, jikalau tidaklah ingin daya beli warga serta peningkatan sektor ekonomi makin menurun.
Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah sudah pernah memperhitungkan dengan matang rencana serta dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, pertumbuhan perekonomian akan tetap memperlihatkan terjaga dengan berbagai insentif yang tersebut disiapkan.
Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu masalah PPN 12 persen juga kemungkinan sanggup ditunda atau tidak, eksklusif di tempat One On One Sindonews TV, hari terakhir pekan 27 Desember 2024, Jam 21.30 WIB.
