JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains kemudian Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang mana dilantik hari ini pada Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai tindakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto sudah ada tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden sudah melakukan langkah yang dimaksud tepat lalu cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih banyak berbagai lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya terhadap publik, sehingga diperlukan jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih yang dimaksud mampu menjabarkan apa yang dimaksud diinginkan oleh Prabowo. Dia mengamati konsolidasi pemerintah di melaksanakan perkembangan berorientasi rakyat pada waktu ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan pada menjelaskan ide-ide besarnya untuk kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, beliau membutuhkan menteri yang dimaksud kompatibel pada arus yang mana deras,” kata Syahganda yang digunakan juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang dimaksud dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden untuk DPR serta masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo telah lama melakukan kesalahan dengan menyatakan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, juga dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang mana melakukan demo besar-besaran menyalahkan pemerintah. Padahal, hal yang disebutkan bisa jadi dihindari.
Selanjutnya, Syahganda mengajukan permohonan agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo juga mendirikan komunikasi yang tersebut baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi kebijakan pemerintah pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
