TikTok Ajak Penggunawan Berpikir Kritis untuk Hindari Hoaks

JAKARTA – TikTok Indonesia mengatur diskusi #SalingJaga dengan tajuk “Membangun Kebiasaan Berpikir Kritis agar Terhindar Hoaks” pada Kamis (7/11/2024) dalam ART Hotel Jakarta.
Diskusi ini juga menggandeng komunitas kemudian mitra seperti What Is Up, Indonesia? (WIUI), SIBERKREASI, kemudian kreator Ryeuntuk meningkatkan kesadaran warga pada melawan misinformasi di tempat platform digital digital.
Anggini Setiawan, Communications Director TikTok Indonesia, menyampaikan bahwa TikTok berazam menciptakan ruang digital yang tersebut aman bagi komunitasnya. Namun, menghadapi misinformasi yang digunakan terus tumbuh memerlukan kerja identik berbagai pihak.
“Kami menghadirkan mitra untuk berbagi praktik terbaik agar dapat memacu kebiasaan berpikir kritis pada berada dalam masyarakat,” jelasnya.
Dalam diskusi ini, TikTok memperkenalkan beberapa ciri keamanan untuk membantu pengguna mengenali konten yang digunakan kredibel. Salah satu ciri yang disebutkan adalah pelabelan akun kemudian konten, di tempat mana akun figur masyarakat diberi tanda centang “Terverifikasi” untuk melakukan konfirmasi keabsahan akun tersebut.
Selain itu, TikTok juga menambahkan tag peringatan tegas pada konten yang belum terverifikasi, seperti yang digunakan diterapkan pada 9,5 jt video selama pemilihan Indonesia. Fitur lain, seperti ‘Tidak Tertarik’ dan juga ‘Laporkan’, dirancang untuk memberi keleluasaan bagi pengguna pada menyaring konten yang digunakan sesuai dengan minat merek juga melaporkan pelanggaran yang ditemukan.
TikTok juga menyediakan laman sumber daya khusus, seperti Pusat Panduan Pemilihan Kepala Daerah 2024, yang tersebut berisi informasi kredibel untuk mengupayakan warga pada mengakses informasi yang akurat.
Mira Sahid, Wakil Ketua Umum SIBERKREASI, mengapresiasi langkah ini kemudian mengundang penduduk untuk memanfaatkan fasilitas keamanan pada memerangi misinformasi. TikTok juga terus berkolaborasi dengan Dewan Penasihat Keamanan, peneliti, juga pakar literasi media untuk menguatkan kebijakan platform.






