JAKARTA – otoritas resmi menerbitkan dua Peraturan eksekutif (PP) terbaru yang mana bertujuan mengoptimalkan pemeliharaan bagi tenaga kerja, peraturan itu yakni PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemastian Kehilangan Pekerjaan (JKP) lalu PP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Garansi Kecelakaan Kerja (JKK).
Langkah pemerintah ini merupakan turunan dari dikeluarkannya Paket Kebijakan Kondisi Keuangan beberapa waktu lalu guna memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih lanjut baik bagi pekerja Indonesia, teristimewa yang dimaksud mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan juga bagi sektor padat karya yang dimaksud terdampak kondisi dunia usaha yang digunakan menantang ketika ini.
Dalam kebijakan terbaru ini, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan kegunaan uang tunai pada acara JKP menjadi 60% dari upah yang digunakan dilaporkan selama 6 bulan, jumlah keseluruhan ini meningkat dari yang sebelumnya semata-mata sebesar 45% pada kegunaan bulan pertama hingga bulan ke-3 lalu 25% pada bulan 4 sampai dengan bulan ke-6. Batas upah maksimal yang ditetapkan senilai Rp5 juta.
Melalui PP ini, kenaikan faedah JKP berlaku efektif sejak 7 Februari 2025, baik untuk klaim baru maupun sisa khasiat yang dimaksud masih berjalan. Selain kenaikan faedah uang tunai tersebut, pemerintah juga memberikan kemudahan di persyaratan kepesertaan kemudian klaim JKP, hal yang dimaksud guna melakukan konfirmasi akan lebih besar banyak lagi pekerja yang tersebut mendapatkan khasiat dengan proses yang digunakan tambahan cepat kemudian efisien.
Kepala Kantor Fakultas BPJS Ketenagakerjaan Ibukota Indonesia Mangga Dua, Mu’minati mengatakan, kebijakan ini merupakan langkah strategis di memberikan kepastian pengamanan bagi pekerja. PP JKPdan JKK ini dirancang untuk melakukan konfirmasi bahwa para pekerja mendapatkan faedah pengamanan yang digunakan lebih besar optimal.
“Pemerintah ingin menjamin bahwa pekerja yang tersebut terdampak PHK masih miliki akses terhadap pelatihan kerja kemudian bantuan finansial agar dapat kembali bekerja dengan cepat. Selain itu, kegunaan JKK juga diperkuat untuk memberikan pengamanan yang mana tambahan luas bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. eksekutif meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memahami kemudian memanfaatkan kegiatan ini demi kesejahteraan tenaga kerja Indonesia,” ujar Mu’minati pada keterangan tercatat hari terakhir pekan (28/2/2025).
Pemerintah juga menetapkan pembaharuan pada persyaratan penerimaan faedah JKP dengan meniadakan aturan iur 6 (enam) bulan berturut-turut lalu juga memberlakukan masa kadaluarsa kegunaan menjadi 6 (enam) bulan. Dari sisi iuran JKP, inovasi dijalankan dengan tak lagi direkomposisi dari iuran kegiatan Garansi Kematian (JKM). Iuran JKP ditetapkan sebesar 0,36%, dari rekomposisi iuran JKK sebesar 0,14% dan juga iuran dari pemerintah sebesar 0,22%.
Sebagai upaya menjaga keberlangsungan usaha lalu daya saing sektor padat karya, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan relaksasi iuran JKK sebesar 50% selama 6 bulan yaitu sejak bulan Februari hingga Juli 2025.
