JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk bergabung mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, penampilan pupuk menjadi penting pada mengupayakan produksi, juga menggalakkan produktivitas tumbuhan pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras dan juga pertambahan jumlah agregat penduduk. Berdasarkan data yang dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan keinginan beras mencapai 37,9 jt ton dengan jumlah keseluruhan penduduk 324 jt orang. Saat ini, jumlah agregat penduduk Indonesia sebesar 282 jt dengan keperluan beras sekitar 30,9 jt ton.Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.
Menurut dia, perusahaan pada lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 jt ton. Pada pada waktu yang dimaksud bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan beberapa orang strategi untuk menegaskan ketersediaan juga keterjangkauan pupuk untuk petani.
Dalam menegaskan mengenai ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia sudah menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk penyelenggaraan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan dan juga tempat stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.
“Jadi ini transparan dan juga menjadi pembaharuan dari Pupuk Indonesia untuk memverifikasi ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad pada Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada sesi Lumbung Pangan untuk Kemandirian, diambil hari terakhir pekan (11/10/2024).
Sementara, mengenai hambatan keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya harga jual pupuk akan datang berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan nilai tukar pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen serta 14 persen pupuk NPK.Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk yang dimaksud akan berdampak ke penurunan produktivitas tumbuhan pangan hingga 0,5 ton per hektar, dan juga penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 jt per hektar.
“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita selalu menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia dapat memproduksi pupuk dengan lebih lanjut efisien, dengan lebih lanjut kompetitif,” ujarnya.
Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi konstruksi pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, juga meminimalisir regulatory cost.
Rahmad menambahkan keterjangkauan nilai tukar pupuk tergantung pula pada biaya materi baku khususnya gas. Dalam hal ini, ia memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang mana telah lama menerapkan tarif gas hemat USD6 per MMBTU.
Di berhadapan dengan itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tiada sanggup semata-mata dari peran satu institusi. Dia menggerakkan setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja sejenis demi mewujudkan hal tersebut.”Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tidaklah bisa jadi satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” kata dia.
